Manajemen Perilaku Politik Presiden Jokowi: Adidaya Kemaritiman Indonesia dan Klinik Desa Nelayan

Oleh : LELO YOSEP LAURENTIUS*)

Sejauh ini, ingatan mayoritas rakyat Indonesia mengasumsikan Presiden Jokowi adalah arsitek kebangkitan petani, nelayan, dan buruh demi NKRI yang tangguh dan kompetitif di tingkat secara lokal, regional, nasional bahkan internasional. Mereka juga berasumsi bahwa Presiden Jokowi berkepandaian mengubah kekurangan yang ada di depannya menjadi aset. 
Persoalannya apakah duet Jokowi-JK mampu mengurai berbagai kekurangan di berbagai sektor akibat kemiskinan struktural warisan beberapa pemerintahan sebelumnya yang cukup pelik?Seperti utang luar negeri dan dalam negeri sekitar Rp 3.000 triliun, cicilan dan bunga terkait kasus BLBI Rp 60 triliun, subsidi bahan bakar minyak (BBM) Rp 300 triliun. Belum lagi subsidi di luar BBM yang keseluruhan bisa 20 persen APBN. Juga sektor perbankan, pertambangan dan energi, kehutanan, perikanan, telekomunikasi yang banyak dikuasai asing? 
Di sisi lain, saat ini ada sekitar 10.600 desa nelayan miskin yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Situasi dan kondisi desa-desa nelayan miskin tersebut tentu saja sebuah ironi memilukan bagi Indonesia karena wilayah NKRI 70 persen perairannya memiliki potensi strategis. Jika program Bedah Kampung Nelayan adalah salah satu program pembebasan warga Indonesia dari sekian masalah pelik tadi, maka kemaritiman yang memberikan beberapa terobosan spektakuler bagi Jokowi-JK sungguh bisa membangkitkan kejayaan kemaritimtim Indonesia sebagai negara adidaya dan mandiri di tingkat internasional.

Diplomasi Blusukan

Presiden Jokowi adalah laki-laki yang sabar. Ia rela menerima relawan utusan untuk mendiskusikan syarat-syarat perjanjian program kerja yang berdampak multiaspek terhadap kehidupan warga, baik di Solo maupun di Jakarta. Di DKI Jakarta selaku Gubernur (2012-2014) Jokowi pernah menggambarkan dirinya sebagai seorang laki-laki yang memiliki masalah, yakni dengan para jajaran PNS DKI Jakarta yang tidak sabar dan teliti dalam bekerja berhadapan dengan warga masyarakat.

       Mungkin krisis KKN-lah yang memicu Jokowi untuk melakukan upayanya sendiri mendapatkan kekuasaan lebih besar untuk membangun Indonesia dari posisi kekuasaan presiden.  Saat blusukan, misalnya, Jokowi telah memiliki basis kekuatan sendiri, dalam bentuk kelompok-kelompok relawan militan yang selalu siaga berjuang demi Jokowi.  Mereka semua mengelilingi Jokowi atas sesuatu yang lebih daripada sekadar ketertarikan pada kesahajaannya. Kesahajaan mereka pasti lebih rendah dari Jokowi kendatipun mereka tidak memiliki uang dan kekuasaan seperti para kader partai politik di sekitar Jokowi. Blusukan Jokowi telah membagi masing-masing kelompok relawan memiliki perannya masing-masing. Jokowi mendapatkan kekuatan dukungan dari seluruh wilayah nusantara, mulai dari Sabang sampai Merauke.                                                                           
    Presiden Jokowi mencanangkan kebijakan perbaikan terhadap 1.000 perkampungan kumuh nelayan karena hasil blusukannya sendiri. Anggaran yang akan digunakan untuk pembenahan kampung kumuh nelayan adalah dana kombinasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), corporate social responsibility (CSR) atau pertanggungjawaban sosial dan pihak swasta. Demi pembenahan itu, Presiden Jokowi juga akan mengarahkan Bank Rakyat Indonesia untuk membuka teras atau kantor cabang di daerah kampung kumuh nelayan untuk memastikan bahwa para nelayan memiliki modal kerja.

Kemaritiman dan Klinik Desa Nelayam

Sebagaimana yang sering dilakukan pemimpin, Presiden Jokowi pun mendorong kepercayaan publik terhadap dirinya dengan membuat program monumental “Bedah Kampung Nelayan”.  Program ini bertujuan membesarkan NKRI dengan menitikberatkan pembangunan Indonesia dari segi kemaritiman. Laut merupakan halaman depan NKRI.  Visi-misi Jokowi-JK sepertinya mengakselerasi kemaritiman di Indonesia agar bisa maju pesat, baik itu dari segi jalur perdagangan, transportasi dan tentunya meningkatkan kesejahteraan para nelayan tradisional di Indonesia.  Progam “Bedah Kampung Nelayan” merupakan klinik kamaritiman dalam pemerintahan Jokowi-JK 2014-2019.

Klinik ini dinahkodai oleh pembentukan Kementerian Maritim. Kementerian baru. Terdapat lima program utama yang hendak dicapai dengan pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Pertama, penguatan budaya maritim nasional yang selama ini hilang oleh budaya agraris. Kedua, meletakkan nelayan sebagai pilar dari kedaulatan pangan nasional. Ketiga, membangun infrastruktur maritim (atau bahasanya Jokowi adalah tol laut). Keempat, melaksanakan keamanan laut terintegrasi.  Kelima, menjadikan kekuatan diplomasi maritim, yaitu menggunakan posisi geografis Indonesia yang strategis, seperti terletak di apitan dua samudera, menjadi kekuatan diplomasi.

*)Praktisi & Akademisi Ilmu Manajemen

Hersey, P. & Blanchard, K. (1982). Manajemen Perilaku Organisasi : Pendayagunaan Sumber Daya Manusia. Edisi Keempat. Alih bahasa: Agus Dharma.  Jakarta: Penerbit Erlangga.

Sihaloho, M.J., Ina, ED (2014).  “Ini Penjelasan Tim Transisi Jokowi-JK soal Kementerian Maritim.” dalam  http://www.beritasatu.com/nasional/210591-ini-penjelasan-tim-transisi-jokowijk-soal-kementerian-maritim.html [diakses 28 Oktober 2014].

Manajemen Perilaku Politik Presiden Jokowi: Revolusi Sunyi Formasi Kabinet

Oleh : LELO YOSEP LAURENTIUS*)

Bagi Presiden Jokowi yang bukan “kader” partai politik, masa depan dan kinerja kabinet pemerintahannya penuh dengan teka-teki rumit.  Apalagi komposisi kabinet sejak awal ditegaskan kepada partai anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) bukanlah transaksional. Jantung Presiden Jokowi, setelah dilantik 20 Oktober 2014 lalu, layaknya terbuat dari baja. Bagaimana tidak? Presiden Jokowi tidak merasakan tekanan apa-apa dari Koalisi Merah Putih (KMP). Presiden Jokowi malah  optimistis DPR tidak akan menolak berbagai programnya. Katanya, selama program itu baik untuk rakyat, tidak ada alasan untuk ditolak. Berdasarkan pengalamannya menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan Wali Kota Solo, hal itu tidak pernah terjadi. "Saya yakin kalau programnya untuk rakyat tidak akan ada masalah. Masa program untuk rakyat ditolak. Logikanya tidak ada.” (Jokowi dalam VIVAnews, Jum'at, 3 Oktober 2014). Selain itu, Presiden Jokowi lebih percaya diri.

Teka-Teki Formasi Kabinet Kerja 

         Tetapi, setelah pelantikan pada 20 Oktober 2014 itu, justru Presiden Jokowi berjuang, untuk membuat keseimbangan di dalam dan di luar KIH, dengan komposisi kabinetnya berasal dari para profesional dan kader partai yang profesional. Bersama komposisi kabinet demikian, Presiden Jokowi membangun benteng pertahanan soliditas internal KIH melawan pengaruh Koalisi Merah Putih (KMP) yang menguasai semua lini pimpinan parlemen di Senayan.

           Komposisi kabinet kalangan profesional nonpartai dan dari kalangan partai menjadi percampuran dan peleburan kepentingan menjaga soliditas KIH dan kepentingan pertarungan politis di Senayan. Masing-masingnya saling tergantung satu sama lain. Kader profesional kalangan partai masuk dalam komposisi kabinet Presiden Jokowi hanyalah batu loncatan agar KIH memberikan kekuatan politis bagi pemerintahan Jokowi-JK di Senayan. Jadi, susunan dan formasi kabinet nantinya pasti sebuah langkah untuk konsolidasi dan stabilitas dan soliditas kekuatan KIH 2014-2019.

Tekanan pun muncul dari molornya pengumuman susunan dan formasi kabinet Presiden Jokowi. Apalagi banyak pengamat berpendapat ada berbagai tarikan kekuatan kepentingan dalam pemerintahannya lewat susunan dan formasi kabinet itu. Barangkali Presiden Jokowi menganggap kicauan para pengamat itu sekadar gonggongan anjing ompong. Sebab, Jokowi baru saja menorehkan langkah politik fantastis sebelum pelantikannya sebagai Presiden RI ke-7 : mengunjungi rumah kediaman pimpinan KMP Prabowo Subianto. Silahturahmi ini mematahkan berbagai analisa pengamat bahwa perseteruan Jokowi-Prabowo akan abadi setelah pilpres 9 Juli 2014 lalu. Tak hanya itu, Jokowi secara mengejutkan juga bertemu Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB). Posisi Jokowi setelah bertemu Prabowo dan ARB sangat strategis. Sebab, dengan posisi strategis ini, kapan lagi Jokowi bisa menunjukkan kebesaran jiwanya kepada warga Indonesia sebelum pelantikannya menjadi Presiden RI ke-7? 

Kabinet Bayangan Megawati

Di (KIH), kekuatan di balik tahta Presiden-Wakil Presiden Jokowi-JK adalah Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI-Perjuangan sekaligus mantan Presiden RI ke-5. Megawatilah yang mendukung kolaborasi Jokowi-JK. Megawati juga yang memungkinkan Jokowi muncul di permukaan politik Indonesia dengan begitu cepat dan hebat. Kekuasaan Megawati telah melambungkan Jokowi menuju tampuk kekuasaan presiden RI ke-7. Justu dukungan Megawati inilah yang membuat Jokowi menghadapi banyak masalah dramatis dalam (KIH) sekaligus memainkan peran dramatis berhadapan dengan KMP.  

Ketua Umum PDIP Megawati, nampaknya sangat ‘powerfull’ dalam menentukan formasi Kabinet Kerja   Presiden Jokowi. Pos-pos bidang politik dan ekonomi, buktinya diisi oleh tokoh PDIP atau orang ‘dekatnya’ Megawati. Di bidang Polhukam (politik, hukum dan keamanan), ada Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Dalam Negeri, yang bernilai sangat strategis karena PDIP akan mengelola gubernur, bupati  dan walikota seluruh Indonesia demi penggalangan kekuatan politik di tingkat daerah. Lalu, Menko Polhukam adalah Tedjo Edy, seorang perwira angkatan laut,  yang menjadi salah satu penasehat ‘Tim Transisi’.  Tedjo Edy akan menjaga stabilitas politik untuk melindungi pemerintahan Presiden Jokowi 2014-2019. Lalu, Jendral Riyamizard Riyacudu, tokoh militer yang selama ini sudah dekat dengan Megawati, dipercaya menjadi Menteri Pertahanan. Tokoh lainnya, yang sangat dekat Megawati, adalah Rini Sumarno menjadi Menteri BUMN, yang akan mengelola ribuan triliun asset negara, padahal ada kabar heboh terkait Rini Sumarno, yang mendapatkan kartu ‘kuning’ dari KPK.  Tentu, di atas semuanya ini, muncullah ‘anak mama’, yaitu Puan Maharani, mendapatkan posisi yang sangat strategis di Kabinet Kerja Jokowi-JK, sebagai Menko, kendatipun ia banyak dikritik dan diragukan kemampuannya oleh publik.  

            JK sendiri punya alasan lain di balik molornya formasi kabinet itu. “Ada kesulitan dalam memutuskan orang-orang yang akan masuk kabinet. Mencari seseorang yang memiliki keahlian, kredibel, pengalaman, kepemimpinan, dan rekam jejak yang baik bukan hal mudah. Kesulitan lainnya dalam penyusunan kabinet adalah bagaimana menyeimbangkan antara menteri dari kalangan profesional nonpartai dan dari kalangan partai. Selain itu, perlu diperhatikan bagaimana mengharmonisasikan kepentingan semua wilayah di Indonesia.” (JK dalam KOMPAS.com, Kamis, 23 Oktober 2014).

            Tetapi, ada dua revolusi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi terkait susunan dan postur kabinetnya. Pertama, Presiden Jokowi menyerahkan para calon menteri ke Komosi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk diselidiki integritasnya, yang sejatinya salah satu hak prerogatif presiden untuk memberhentikan dan mengangkat menteri kabinet. Kedua, Presiden Jokowi menekankan kabinetnya akan diisi oleh orang-orang yang pro rakyat, bukan pro pasar.  "Saya kira pro rakyat dan bisa dilihat hasilnya setelah mereka bekerja 1-2 tahun. Mereka ini pekerja, tak hanya duduk di kantor, tak hanya konseptor. Rekam jejaknya sudah kita lihat, integritasnya kita lihat, kemampuan manajerialnya pun kita lihat. Nanti silakan dilihat, sehari atau dua hari setelah pelantikan. Banyak yang profesional, banyak pekerja. Mereka sudah bukan yang berteori lagi karena perintahnya adalah bekerja.” (Presiden Jokowi dalam Harian Kompas, Senin 20 Oktober 2014).

Kontroversi Tim Transisi

                Tim transisi adalah satuan kerja yang, tampaknya, memberi fondasi yang kukuh bagi formasi dan susunan kabinet Jokowi-JK. Tim transisi memiliki tugas yang cukup strategis untuk menghasilkan anggota-anggota kabinet yang sangat cerdas untuk mengelola harapan warga Indonesia dan menegosiasikan berbagai kepentingan politis pemerintahan Jokowi-JK. Tetapi, agresivitas Tim Transisi mengkaji komposisi kabinet Jokowi-JK malah kontraproduktif dengan harapan besar warga Indonesia. Jokowi-JK molor beberapa hari membangun struktur kabinetnya. Ironi dan kontradiksi itulah yang menjadi sumber kesangsian awal dari KMP dan warga Indonesia terkait kemampuan manajerial Jokowi-JK. Alih-alih mempersembahkan komposisi kabinet harapan warga Indonesia, harapan itu kini jadi teka-teki awal perjalanan Indonesia Hebat nantinya.

*) Akademisi & Praktisi Ilmu Manajemen

Akuntono, I. (2014).  “Menunggu Transparansi Tim Transisi Jokowi-JK.”  dalam  http://nasional.kompas.com/read/2014/08/29/07083381/Menunggu.Transparansi.Tim.Transisi.Jokowi-JK  [diakses 22 Oktober 2014].

Hidayat, M. A. (2014).  “Koalisi Merah Putih Kuasai Parlemen.”  dalam  http://m2.news.viva.co.id/news/read/544375-koalisi-merah-putih-kuasai-parlemen [diakses 28 Oktober 2014].

Hersey, P. & Blanchard, K. (1982). Manajemen Perilaku Organisasi : Pendayagunaan Sumber Daya Manusia. Edisi Keempat. Alih bahasa: Agus Dharma.  Jakarta: Penerbit Erlangga.

Manajemen Perilaku Politik Presiden Jokowi: Badai Koalisi Merah Putih di Senayan

Oleh : LELO YOSEP LAURENTIUS*)

Sebelum pelantikan Jokowi-JK presiden-wakil presiden RI 2014-2019 pada 20 Oktober 2014, Hashim Djojohadikusumo menyatakan isyarat akan agresif memantau kinerja pemerintahan Jokowi-JK.  “Koalisi Merah Putih (KMP) yang menguasai parlemen akan menjadi oposisi yang aktif dan konstruktif dalam mengawal pemerintahan Jokowi.  Prabowo kini aktif terlibat dalam membangun dan memimpin koalisi di parlemen.  KMP memiliki otoritas yang cukup untuk mengawasi pemerintahan Jokowi, termasuk penentuan sejumlah jabatan di pemerintahan dan lembaga seperti kepala polri, panglima TNI, hakim agung dan anggota Mahkamah Konstitusi.” (Wakil Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo dalam KOMPAS.com, Selasa, 7 Oktober 2014).

Akhirnya, muncul juga kekhawatiran Jokowi akan dijegal sehingga tidak akan sampai 2019. Kekhawatiran itu muncul juga karena latar belakang para politikus di Senayan. Mengapa? Latar belakang para politikus di Senayan adalah orang-orang yang bermodal besar. Bahkan banyak pengusaha jadi politikus. Ketika pemilik modal jadi politikus, jadi sponsor utama partai politik, yang ujung-ujungnya dapat dikatakan sebagai “pemilik” partai politik, mereka akan menjadi “politikus saudagar” (Suroso, 2014). Itu yang menyebabkan banyak orang menilai partai politik banyak, tetapi ideologinya sama saja: uang. Dan, politik juga menjadi alat melancarkan dan melindungi bisnis mereka yang mungkin saja menghalalkan segala cara. Saya yakin kalau realitas koalisi KMP berbeda dengan kepentingan latar belakang para Politikus di Senayan itu. Mari memberi kesempatan ide dan gerakan “Nasionalisme Ekonomi” Prabowo-Hatta pun tumbuh dan berkembang dalam dinamika KMP di Senayan.

Demi Siapa Kejutan KMP di Parlemen?

KMP banyak memberikan tikungan dan kejutan yang penting sebelum pelantikan Presiden-Wakil Presiden Jokowi-JK pada 20 Oktober 2014. Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengalami kalah telak 5-0 dari KMP. Lima kekalahan KIH berturut-turut dalam voting, yaitu penentuan pimpinan MPR, voting Undang-Undang MD3, pengesahan Tatib DPR, pemilihan pimpinan DPR, dan pengesahan UU PIlkada DPRD.  KMP yang mayoritas di parlemen dan “menyapu bersih” pimpinan DPR maupun MPR memunculkan fenomena yang sering diistilahkan dalam ilmu politik sebagai "Pemerintahan Terbelah" alias “divided government”, dimana pemerintahan di eksekutif dan eksekutif tidak dikuasai oleh koalisi partai yang sama. Eskekutif dikuasai koalisi partai pemerintah yaitu KIH, sementara legislatif (parlemen) dikuasai koalisi partai oposisi yaitu KMP. Fenomena “pemerintahan terbelah” ini mencemaskan publik (Denny JA, 2014). Saya mengira bahwa kecemasan publik soal pemerintahan terbelah ini terlalu ambisius untuk melokalisasi kekuatan KMP untuk mengawasi kinerja pemerintahan Jokowi-JK ke depan.

Dilema yang dihadapi Jokowi memang akan menjadi sebuah tema yang berkali-kali muncul dalam serial tulisan saya ini nantinya. Jokowi adalah presiden terpilih ke-7 yang berada pada puncak perubahan Revolusi Mental warga Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Para presiden Indonesia sebelumnya adalah penguasa dari kalangan elit yang gagal  berantas KKN; Jokowi sendiri dalam keadaan yang tidak menentu : ia berada di koalisi yang pernah melahirkan para eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang belum terbukti bersih dari KKN.

Seperti halnya para presiden-wakil presiden terpilih di berbagai negara, mereka akan mengalami kontradiksi, kebutuhan keseimbangan kekuatan di parlemen, banyaknya kepentingan koalisi di kabinet pemerintahan bertentangan dengan prinsip profesional non transaksional, serta  dinamika aneka kekuatan di parlemen yang merongrong dinamika pemerintahan Jokowi-JK.

Peluang KIH di Senayan

                Dengan lima kali kalah telak di parlemen, otomatis tak banyak ruang gerak yang bisa didapat KIH. Para pengamat, anggota timses, relawan dan rakyat pendukung Jokowi-JK mengawasi berbagai dinamika di parlemen dengan detil, lalu bereaksi cepat di berbagai media massa dan media sosial. Pengawasan reaktif itu tak mengubah peta kekuatan di parlemen sebab Megawati tidak lihai melakukan diplomasi ke berbagai pimpinan partai politik di KMP. “Kegagalan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di berbagai konstelasi politik disebabkan oleh gaya berpolitik Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang cenderung eksklusif. Seandainya ada komunikasi Megawati dengan SBY sebagai Ketua umum Partai Demokrat, partai terbesar di DPR saat itu mungkin akan lain hasilnya. Megawati dan SBY ini god mother dan god father di partainya masing-masing, karenanya sangat penting posisi untuk saling komunikasi (Pengamat politik Universitas Islam Indonesia [UIN] Syarief Hidayatullah, Ahmad Bakir Ihsan dalam Okezone, Jum'at, 3 Oktober 2014).

Untunglah saat ini, posisi koalisi Jokowi masih diuntungkan dengan persepsi dan dukungan publik yang menilai bahwa KIH sebagai koalisi yang sikap dan kebijakannya selaras dengan kepentingan rakyat. Tetapi, Jokowi harus membentuk kabinet menteri yang didukung rakyat dan program-program kerja yang disokong publik sehingga memiliki daya tawar ketika disodorkan ke parlemen. Dengan komposisi kini antara KIH dan KMP di pemerintahan dan parlemen akan membuat konstelasi politik Indonesia menjadi menarik. Pasalnya relasi eksekutif-legislatif akan dinamis dengan pemerintahan yang kuat dan parlemen yang kuat. Fungsi check and balance sejatinya bisa berlangsung efektif. Jokowi-JK akan sungguh-sungguh bekerja keras demi bisa segera mewujudkan janji-janji waktu kampanye. Bila Jokowi ingkar janji, hanya janji sekadar janji, itu bisa dijadikan serangan balik dari lawan-lawannya.

Serangan balik itu sangat rentan. Sebab, sesuai Pasal 7A UUD 1945, MPR dapat memberhentikan presiden atas usul DPR bila terbukti presiden tak memenuhi syarat sebagai presiden. Misalnya, terbukti melanggar hukum, mengkhianati negara, korupsi, melakukan tindak pidana berat atau perbuatan tercela. Namun pemrosesan usulan DPR itu panjang. Harus melalui keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa usul DPR itu dinyatakan terbukti. Jadi, berdasar UUD 1945, untuk menjatuhkan Presiden Jokowi oleh MPR tidak segampang anggapan dan kekuatiran warga akar rumput selama ini.

*) Akademisi & Praktisi Ilmu Manajemen

Harimurti, H. (2014).  “Jusuf Suroso: Parlemen Tak Mudah Menjatuhkan Jokowi.” dalam  http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/jusuf-suroso-parlemen-tak-mudah-menjatuhkan-jokowi/ [diakses 28 Oktober 2014].

Hersey, P. & Blanchard, K. (1982). Manajemen Perilaku Organisasi : Pendayagunaan Sumber Daya Manusia. Edisi Keempat. Alih bahasa: Agus Dharma.  Jakarta: Penerbit Erlangga.

R.V.N. (2014).  “Survey LSI Denny JA : Publik Cemas Soal Pemerintahan Terbelah.” dalam  http://www.gatra.com/politik-1/75491-survei-lsi-denny-ja-publik-cemas-pemerintahan-terbelah%E2%80%8F.html [diakses 28 Oktober 2014].

Setyadi, A. (2014).  “Megawati Biang Kegagalan Koalisi Indonesia Hebat.” dalam  http://news.okezone.com/read/2014/10/03/337/1047641/megawati-biang-kegagalan-koalisi-indonesia-hebat [diakses 28 Oktober 2014].

Manajemen Perilaku Politik Presiden Jokowi: Figur Pemersatu Koalisi Indonesia Hebat

Oleh : LELO YOSEP LAURENTIUS*)

                Berada di hadapan Jokowi akan merasakan karisma dari dirinya, sebuah kekuatan yang mengalir sebagai berkat agung yang mengubah seorang laki-laki biasa menjadi pemimpin 249 juta-an penduduk Indonesia mengarungi era pasar bebas. Sebagian dari kekuatan kepemimpinannya ini adalah kepercayaan dirinya, sebagian dari kecermatannya membaca arah perubahan peta politik Indonesia saat ini dan sebagian lagi dari kemurahan hatinya, di mana semua orang dari berbagai lapisan masyarakat merasa diterima dengan senang hati dan hangat.

Ke depan Jokowi tidak hanya akan dihadapkan pada celah-celah faksi kepentingan di tubuh PDIP dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang terdiri dari Partai Nasdem, PKB, Partai HANURA dan PPP, tetapi juga tekanan dari Koalis Merah Putih (KMP) yang solid dan agresif sejak awal kampanye pilpres.  Begitu beratnya tantangan Jokowi-JK berhadapan dengan KMP, sehingga mereka harus mendapat dukungan politik dari KIH. Mereka juga harus terus membangun komunikasi dengan KMP, meski itu sulit.

Persoalannya komunikasi politik itu bukan hanya tanggung jawab Jokowi, tapi juga segenap pemimpin KIH. Membangun dukungan yang solid dengan membangun komunikasi adalah langkah terbaik karena Jokowi akan mengambil kebijakan tidak populer, yaitu menaikkan harga BBM dan mengalihkan untuk biaya pembangunan infrastruktur, membiayai layanan kesehatan, pendidikan, modal usaha mikro, usaha kecil. Semua itu menyentuh rakyat (Suroso, 2014).

Demi Keseimbangan PDI-P dan KIH

Kepiawaian Jokowi melihat dinamika internal PDIP sangat akurat. Sejak Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum PDIP pada Februari 1999, semua kebijakan PDIP bermuara tunggal dan mutlak di tangan Megawati. Jika ada kader yang berbeda pendapat dengan Megawati, harus menerima nasib “dikemplang” seperti yang dialami Roy BB Janis cs. Sebaliknya, jika ada kader yang masih ingin mendapat tempat, baik kader yang bersih maupun yang sudah pernah jadi narapidana kasus korupsi, terus merapat ke Megawati. Jokowi pun merasakan kekuatan tunggal dan mutlak dari Megawati itu. Tak perlu rapimnas, apalagi mukernas, semua kader terima Jokowi ketika Jokowi sebagai penerima mandat bakal calon presiden dari PDIP melalui mandat bertuliskan tangan Megawati pada Maret 2014.

Kekuatan dan kelemahan kekuasaan tunggal dan mutlak Megawati di PDIP mengajar Jokowi untuk bersabar menunggu kesempatan untuk mengendalikan PDIP sekaligus KIH itu. Padahal, idealnya Jokowi adalah pemimpin KIH. Sebab, Jokowi mesti ikut campur dalam proses negosiasi, termasuk di Senayan. Apalagi saat ini Jokowi punya tugas ganda.  Pertama, merapatkan soliditas partai KIH yang ada. Misalnya, ada persoalan internal PKB, yang merasa keberadaannya kurang diacuhkan PDIP selaku pimpinan koalisi. Praktik politik yang dimainkan PDIP berkesan terlalu kaku, sehingga  Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pada Rabu (1/10/14) sempat menyatakan, tidak keberatan dilobi kubu KMP setelah KIH lebih mengutamakan kepentingan PDIP dan bukan para partai koalisinya. Kedua, memperkuat dengan memperbesar porsi kursi di parlemen. Sedangkan, persoalan internal PDIP tak bisa lepas dari veto Megawati sebagai pemimpin struktural dan kultural. Tetapi, di bawah kekuasaan Megawati, ada faksi yang berkontestasi dalam internal partai seperti Puan dan Jokowi yang kadang tak segaris (Budi, 2014). Bagaimana kita menyimpulkan Jokowi sebagai figur pemersatu di KIH?

Ahli Membuat Musuh Menjadi Sekutu

Dalam Munas PDIP di Semarang, Jokowi membuat keputusan strategis demi keseimbangan PDIP.  Dia tahu dirinya layak menjadi Ketua Umum PDIP setelah menjadi presiden terpilih dalam Pemilu 9 Juli 2014. Dia pun yakin bahwa suatu saat dirinya akan menahkodai PDIP.  Tetapi, ia tentu saja rela menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Sekarang keadaan memang belum memungkinkan, tetapi keadaan bisa berubah kelak. Jokowi sengaja tetap sebagai Presiden RI ke-7 tanpa sekaligus menjadi Ketua Umum PDIP dan Pimpinan KIH. 

Sebelumnya tidak pernah ada ancaman yang muncul dari seorang pemimpin daerah merebut kekuasaan kepresidenan. Jokowi yang dikagumi oleh warga Solo, warga DKI Jakarta dan warga Indonesia umumnya ternyata seorang yang sangat ahli membuat musuh menjadi sekutu. Jokowi, yang mendapat dukungan pertama kali sebagai capres PDIP, cukup akrab dengan masalah-masalah yang terjadi di daerah-daerah luar Pulau Jawa.

                Sekarang, dengan semua kekuasaan yang ia miliki sebagai presiden RI, kepentingan KIH akan lebih baik dengan jatah menteri di kabiner Jokowi-JK. Berbagai faksi kepentingan koalisi pun telah patuh pada peraturan dan dinamika kekuasaannya. Apalagi warga Indonesia melihat Jokowi sebagai contoh perilaku integritas tingkat tinggi, yang sungguh membentuk demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.           

Diplomasi adalah kekuatan utama Jokowi. Banyak kalangan menilai Jokowi tidak cukup jenius membuat pidato politik. Tetapi, Jokowi adalah presiden RI yang sangat sederhana dengan kemampuan yang luar biasa dalam mengolah berbagai pendekatan efektif dan efisien kepada berbagai lapisan warga Indonesia. Karena pada dasarnya Jokowi bukanlah seorang tokoh berpengalaman dalam partai politik tertentu, maka butuh lebih dari sekadar ketokohan untuk membuat Indonesia hebat terkait politik dalam negeri dan politik luar negeri ke depan.

               

Kompromi Dalam Tim Transisi

Jokowi pun melakukan persiapan pemerintahannya melalui Tim Transisi. Tim ini bertugas membantu pasangan Jokowi-JK melewati transisi pemerintahan dengan mulus untuk meminimalkan resistensi lawan politik sekaligus memperluas sekutu politiknya.  Tim ini terdiri dari lima orang yang dibantu oleh 22 kelompok kerja (pokja).  Dari 22 Pokja tersebut, ada 88 relawan yang dibagi dalam 20 pokja yang ada. Kehadiran para relawan itu diklaim sebagai bukti dilakukannya pengawasan ketat dan transparan dalam  mengkaji kabinet dan kebijakan. Tim Transisi dipimpin oleh Rini M Soemarno. Empat deputi yang membantunya adalah Hasto Kristiyanto yang membidangi kajian APBN, Andi Widjajanto yang mengkaji struktur kabinet, Akbar Faisal yang fokus pada persoalan infrastruktur, dan Anies Baswedan yang fokus pada program unggulan Jokowi-JK, seperti  Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

*) Akademisi & Praktisi Ilmu Manajemen

Akuntono, I. (2014).  “Menunggu Transparansi Tim Transisi Jokowi-JK.”  dalam  http://nasional.kompas.com/read/2014/08/29/07083381/Menunggu.Transparansi.Tim.Transisi.Jokowi-JK  [diakses 22 Oktober 2014].

Akuntono, I. (2014).  “88 Relawan Gabung Tim Transisi Jokowi-JK .”  dalam  http://nasional.kompas.com/read/2014/08/27/13120701/88.Relawan.Gabung.Tim.Transisi.Jokowi-JK [diakses 22 Oktober 2014].

Harimurti, H. (2014).  “Jusuf Suroso: Parlemen Tak Mudah Menjatuhkan Jokowi.” dalam  http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/jusuf-suroso-parlemen-tak-mudah-menjatuhkan-jokowi/ [diakses 28 Oktober 2014].

Hersey, P. & Blanchard, K. (1982). Manajemen Perilaku Organisasi : Pendayagunaan Sumber Daya Manusia. Edisi Keempat. Alih bahasa: Agus Dharma.  Jakarta: Penerbit Erlangga.

Supriyanto, A. (2014).  “Jokowi Disarankan Pimpin Koalisi Indonesia Hebat.”  dalam  http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/10/13/ndd8wc-jokowi-disarankan-pimpin-koalisi-indonesia-hebat [diakses 28 Oktober 2014].

Manajemen Perilaku Politik Presiden Jokowi: Presiden “Blusukan” RI ke-7

Oleh : LELO YOSEP LAURENTIUS*)

Kanker mematikan dalam tubuh NKRI yang sangat luas ini adalah korupsi.  Kepercayaan warga Indonesia terhadap pemerintahan SBY 2004-2009 dan 2009-2014 sebagai petinggi militer dan pendiri Partai Demokrat menurun drastis karena korupsi merajalela oleh 332 kepala daerah dan oleh para petinggi Partai Demokrat di sejumlah kementerian. Saat Jokowi mengangkat “Revolusi Mental” bangsa Indonesia dalam kampanye pilpres 2014, gagasan ini menjadi pusat gerakan perubahan dari berbagai lapisan warga Indonesia, dan merupakan simbol kesatuan baru menghadapi ASEAN Economic Community 2015 dan liberalisasi perdagangan lainnya.  Kemunduran “Nasionalisme Ekonomi” Prabowo dicerminkan dengan bangkitnya para relawa Jokowi yang bergerak spartan di berbagai pelosok daerah. Padahal, Prabowo memiliki karakter yang impresif :  petinggi militer, prajurit tangguh, energik, dan sangat teliti dalam mengembangkan jaringan bisnis internasional; dan ia berkeyakinan bahwa NKRI akan lebih disegani di tingkat internasional kalau “nasionalisme ekonomi” lebih diperhatikan di era globalisasi kini.

Profil Pemilih Jokowi-JK

Berdasarkan hasil survey yang dikeluarkan Harian Kompas sehari setelah pencoblosan (Kompas, 10/7/2014), petani menduduki posisi tertinggi dari kelompok pemilih yang memberikan suara ke Jokowi-JK, yaitu 59,4 persen.  Urutan selanjutnya ibu rumah tangga (55,2 persen), pelajar/mahasiswa (54,1 persen), pedagang (51,3 persen), pengangguran (47,6 persen), pegawai swasta (40,4 persen), pensiunan (38,7 persen), dan pegawai negeri sipil (35,2 persen). Petani sebagai kelompok pemilih terbesar Jokowi-JK tak bisa lepas dari iklan politik PDIP di layar kaca menjelang pemilihan legislatif 2014 lalu. Pesannya sangat jelas: negeri ini harus berdaulat dalam soal pangan. Artinya, kita harus mandiri dengan mengandalkan pangan yang dihasilkan petani kita sendiri. Komitmen PDIP itu sejalan dengan janji capres PDIP, Jokowi, bakal membebaskan negeri ini secara gradual dari impor pangan dalam empat atau lima tahun mendatang, bila terpilih sebagai presiden (Tempo.co, 28 April 2014).  Impor pangan yang kian melambung memberi konfirmasi bahwa pemerintahan SBY 2004-2009 dan 2009-2014 tidak mampu meningkatkan produksi pangan secara berarti. Padahal, pada saat yang sama, permintaan terhadap pangan terus meningkat dengan laju rata-rata 5 persen per tahun (Kadir, 2014).  Hal ini merupakan konsekuensi dari peningkatan daya beli masyarakat dan pertumbuhan kelas menengah.

Meruntuhkan Dominasi Tiga Model Kekuasaan

         Dalam konteks Indonesia, ada tiga kekuatan utama yang menentukan peta perpolitikan, yakni kekuatan rasial, kekuatan agama, dan kekuatan modal.  Dominasi isu islam, gaya Jawa dan demi kepentingan beberapa pemilik modal menandai perpolitikan nasional Indonesia. Pejabat agama dijerat dengan cara-cara yang sangat halus, untuk kemudian dipakai demi melindungi kepentingan ekonomi dan kekuasaan segelintir orang.  Dengan pola politik ini, maka kelompok yang paling sanggup mengendalikan politik bangsa Indonesia adalah mereka yang kaya, yang dipercaya dalam lingkungan agama mayoritas dan pandai menggunakan cara-cara halus budaya mayoritas. Pada level nasional, yang paling berpengaruh adalah orang-orang yang kaya yang telah mendapat kepercayaan dari tokoh-tokoh besar umat Islam.

      Jokowi menyerang tiga kekuatan utama peta perpolitikan Indonesia begitu dalam, mengancam fondasinya di masa depan. Sebaliknya, eksistensi Koalisi Merah Putih (KMP) menjaga fondasi tiga kekuatan itu. Entah bagaimana proses detilnya, tapi Revolusi Mental telah melebur dalam cara yang rumit sebagai orientasi politik pada nilai-nilai kemanusiaan, yang melampaui batas agama dan ras serta status sosial. 

Kerumitannya justru memungkinkan tersalurnya aspirasi politik warga Indonesia pada Pilpres 9 Juli 2014. Presiden terpilih Jokowi membuktikan bahwa gaung Revolusi Mental telah berhasil memotivasi warga untuk memperluas basis politik kemanusiaan ini. Basis politik kemanusiaan terdiri dari jaringan politis lintas budaya dan lintas agama. Apalagi, kemajemukan Indonesia, di satu sisi, adalah rahmat dan kekayaan, tetapi di sisi lain, merupakan bahaya.  Masyarakat seperti ini cenderung mudah menyimpan berbagai sumber  konflik yang bisa menjadi benturan. Tetapi, legitimasi gerakan Revolusi Mental warga Indonesia menjadikan jaringan politis lintas budaya dan lintas agama tadi lebih terbuka pada tematisasi nilai-nilai universal kemanusiaan.  

Teori Rousseau tentang Volonte Generale atau kehendak umum sebenarnya lahir dari intensi dasar untuk memberi pendasaran bagi penghormatan semua warga. Teori ini pun menjadi rahim yang melahirkan gagasan alternatif yang mengguncang tirani kekuasaan. Rousseau menunjukan pentingnya keselarasan kehendak pribadi dengan kehendak umum. Kehendak umum terbentuk dari kehendak pribadi para warga dan hanya memiliki legitimasi sejauh mengekpresikan kehendak warga. Sejumlah program prioritas Jokowi-JK dalam pemerintahannya ke depan sebagai kehendak warga di antaranya, rencana pengalihan subsidi bahan bakar minyak ke subsidi untuk petani, nelayan, dan usaha mikro dan kecil; rencana perbaikan dan pembangunan 24 pelabuhan di Indonesia, dan rencana pembangunan jalur kereta api dan transportasi massal di sejumlah provinsi di Indonesia (Kompas, 29/9/2014).

Jokowi sadar akan arti taktis dan strategis dari Revolusi Mental warganya. Ia menggunakan gerakan itu untuk mengangkat martabat warga Indonesia di tingkat internasional. Revolusi Mental itu pun menjadi kehendak umum warga Indonesia yang telah jenuh dengan mental koruptif para elite kekuasaan, dari daerah sampai pusat. Presiden terpilih Jokowi 2014-2019 jelas merupakan legitimasi ekspresi kehendak warga untuk menciptakan perubahan lebih baik terkait politik dalam negeri dan politik luar negeri.

*) Akademisi & Praktisi Ilmu Manajemen

Hersey, P. & Blanchard, K. (1982). Manajemen Perilaku Organisasi : Pendayagunaan Sumber Daya Manusia. Edisi Keempat. Alih bahasa: Agus Dharma.  Jakarta: Penerbit Erlangga.

Kadir. 3 Mei, (2014). Blusukan Jokowi dan Kemandirian Pangan. KORAN TEMPO, halaman 15.

Santosa, D.W. 29 September, (2014).  Harapan Petani untuk Presiden. Kompas, halaman 6.

Manajemen Perilaku Politik Presiden Jokowi: Langkah Blusukan Menuju Kepresidenan

Oleh : LELO YOSEP LAURENTIUS*)

Benang merah tulisan berseri ini adalah perilaku manajerial Jokowi mengelola upaya pencapaian tujuan atau sasaran Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk memenangkan Pilpres 9 Juli 2014 sekaligus untuk menjaga stabilitas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) 2014-2019.  KIH, yang terdiri dari PDI-P, PKB, Hanura, dan Nasdem mengusung Jokowi-JK sebagai Capres-Cawapres berhadapan dengan Prabowo-Hatta dari Koalisi Merah Putih (KMP), yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PPP. PDIP mengusung Capres Jokowi karena tingginya pengakuan warga akan kemampuan antarpribadi Jokowi dengan pendekatan blusukan. Sedangkan, Jokowi dan PDIP memilih JK, yang memiliki tiga kriteria yang menutupi kekurangan Jokowi, yaitu berpengalaman dalam pemerintahan nasional, berintegritas-jujur-cerdas, serta memiliki elektabilitas tinggi.

Perilaku Politik Blusukan

Terpilihnya Jokowi-JK sebagai pasangan Presiden-Wakil Presiden RI ke-7 adalah salah satu contoh ketrampilan manajemen perilaku politik menahkodai KIH dan PDIP sebagai pimpinan KIH. Blusukan merupakan kisah tentang ambisi mengagumkan seorang Jokowi, yang melancarkan kekuatan pergerakan warga akar rumput, yang pertama kali menuju kepresiden RI.  Manajemen perilaku blusukan mulai dari Wali Kota Solo (2005-2012), Gubernur DKI Jakarta (2012-2014) sampai presiden terpilih 2014-2019 menjadi superbrand sekaligus benchmarking karir politik Jokowi bertolak dari lokal, nasional sampai internasional. Blusukan, yang berarti ”sengaja menyesatkan diri demi mengetahui sesuatu, berasal dari bahasa Jawa, ”keblusuk” berarti ”tersesat” (Samirin, 2013).

Perilaku ”blusukan” ternyata bersifat taktis dan strategis.  Taktis karena Jokowi bisa menyerap aspirasi warga secara langsung dan mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di berbagai lapisan sosial warga.  Pendekatan blusukan telah memperpendek jalur komunikasi politik. Sebagaimana dikatakan sejumlah pakar komunikasi politik bahwa jalur komunikasi politik yang lebih pendek dan langsung dengan warga merupakan tanda era otoritarian sudah berakhir.  Selain tentu saja untuk mengantisipasi kesenjangan antara pemimpin yang telah mendapatkan legitimasi dari warganya. Apalagi arah reformasi dan demokrasi menghendaki bentuk pendekatan yang lain dengan warga Indonesia. Sedangkan, strategis karena dua hal. Pertama, Jokowi memperpendek jalur birokrasi sebagai penyebab agency problem. Kedua, Jokowi melokalisasi peran para policy entrepreneur, yaitu kaum profesional yang hidup seperti benalu dalam pohon bernama proses pengambilan kebijakan.  Entrepreneur jenis ini berperan sebagai mediator antarkelompok kepentingan dengan para pengambil keputusan.  Mereka berupaya mengegolkan berbagai kebijakan yang menguntungkan kelompoknya dengan mengatasnamakan kepentingan warga.

Upaya Integrasi Sumber Daya

Pilpres merupakan program raksasa yang membutuhkan upaya pemaduan sumber daya manusia, modal dan peralatan di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari pusat sampai desa. Perilaku blusukan Jokowi telah menyentuh hati warga Indonesia. Kerinduan akan pemimpin politik yang sederhana dan fleksibel mendorong masyarakat untuk menjadi bagian dari perjuangan Revolusi Mental ala Jokowi.

Sumber daya manusia untuk akselerasi sosialisasi program Jokowi-JK adalah para relawan berdedikasi tinggi yang bermunculan di setiap desa. Di kota-kota besar para relawan bergerak di berbagai titik strategis. Mereka juga berpartisipasi dalam ”perang” negosiasi dan argumentasi di berbagai media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Path. Kekuatan komunikasi Jokowi-JK di media sosial justru didukung oleh banyak grup relawan. Dalam hitungan bulan jelang Pilpres 9 Juli 2014, di bawah kharisma Jokowi-JK, para relawan dari segala penjuru nusantara menjadi sumber daya manusia yang tak ternilai harganya bagi KIH berhadapan dengan Prabowo-Hatta dari KMP.  

Modal kampanye pun berasal dari warga melalui rekening terbuka untuk publik. Setiap hari MetroTV melaporkan dana untuk Jokowi-JK dari warga Indonesia. Ada sumber dana dari 40.411 orang dan 12 perusahaan. Sementara Prabowo-Hatta mencantumkan 16 sumbangan dana kampanye dari perseorangan, 1 kelompok dan 12 perusahaan.

Media kampanye Jokowi-JK terdiri MetroTV, harian Media Indonesia, Koran Tempo, dan Harian Kompas. Media pro Jokowi-JK setiap hari melakukan perang dingin dengan media oposisi dari grup MNC milik Harry Tanoesudibyo (GlobalTV, MNCTV, RCTI, Koran Sindo) dan TVOne milik Aburizal Bakrie.  MetroTV dan Harian Media Indonesia tampil lebih dominan, efisien dan efektif karena program komunikasi politik yang sistematis dan terstruktur dari waktu ke waktu.  Semua tokoh dari perusahaan, lembaga pendidikan, lembaga survei, partai politik, organisasi keagamaan, organisasi relawan dan organisasi kemasyarakatan yang pro Jokowi-JK pasti mendapatkan tempat istimewa dalam tayangan wawancara politik demi mempengaruhi para pemilih di berbagai lapisan warga Indonesia.                                

Revolusi Mental yang Spektakuler

Perilaku koruptif yang sistemik di berbagai sektor kehidupan publik dari dari pusat sampai daerah telah mengikis ambisi dan harga diri serta menguras semangat dan kekuatan, dan hampir membuat warga Indonesia menyerah pada situasi dan kondisi destruktif itu.  Problem korupsi Indonesia dalam dan kompleks  (Haryadi, 2014). Legislasi, kebijakan, anggaran, pemilihan wakil rakyat, pemilihan kepala daerah, dan penunjukan atau pengangkatan pejabat dari pusat sampai daerah sudah lama dibajak politisi dan pebisnis hingga merugikan kepentingan publik.  Sumber utama problem koruptif adalah asimetri relasi kekuasaan antarorganisasi (legislatif, eksekutif, yudikatif,  organisasi bisnis, institusi militer) dan antarorang dalam organisasi. Resep anti korupsi yang mengabaikan problem asimetri relasi kekuasaan akan berakhir pada kegagalan (Haryadi, 2014).  Gagasan dan gerakan Revolusi Mental Jokowi kemudian mengeruk dominasi berita korupsi sepanjang tahun di berbagai media cetak dan elektronik. Revolusi Mental menjadi harapan baru bagi warga Indonesia. Harapan untuk memulihkan kewibawaan martabat Indonesia di kancah nasional, regional dan internasional.  Revolusi Mental menjadi tema dan orientasi dasar dalam berpolitik di tengah konteks yang plural sekaligus multikultural. Apalagi tahun 2015 telah menanti ASEAN Economic Community.              

Selama dua tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi telah melakukan berbagai tanggung jawab besar yang berpihak kepada warga Jakarta. Ia membenahi berbagai Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) birokrasi. Ia menyelesaikan berbagai kesulitan pembebasan lahan untuk publik yang terjadi di wilayah pemukiman padat penduduk. Ia mengkoordinasi berbagai SKPD DKI Jakarta agar bergerak fleksibel tapi efisien dan transparan. Ia juga mencetus konsep-konsep baru bagi warga Jakarta seperti lelang jabatan, Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar. Semua inovasi itu membuktikan aplikasi lokal dari gagasan besar Revolusi Mental itu.  Jokowi adalah simbol perlawanan warga. Kelebihan utama Jokowi tersurat pada faktor kejiwaan terkait dengan trust publik. Ia jujur dan sederhana. Jokowi adalah ikon representasi Revolusi Mental Indonesia pada era globalisasi. Pilpres 2014 disebut sebagai momentum Revolusi Mental rakyat keseluruhan sekaligus titik balik (turning point) untuk berkonsentrasi memasuki ASEAN Free Trade Area 2015. Sebab, selama ini rakyat Indonesia tersandera oleh pesimisme kolektif akibat berbagai kasus korupsi  di berbagai lini, yang merusak sistem ketatanegaraan Indonesia.

               

*) Akademisi & Praktisi Ilmu Manajemen

Febrian.  (2014). “Relawan Pendukung Jokowi Rapatkan Barisan di Media Sosial.” dalam http://nasional.kompas.com/read/2014/03/27/1558277/relawan.pendukung.jokowi.rapatkan.barisan.di.media.sosial [diakses 28  Oktober 2014]

Haryadi, D. (2014). “Transformasi Gerakan Relawan Jokowi-JK.” dalam http://nasional.kompas.com/read/2014/09/09/16281531/Transformasi.Gerakan.Relawan.Jokowi-JK [diakses 4  Oktober 2014]

Hersey, P. & Blanchard, K. (1982). Manajemen Perilaku Organisasi : Pendayagunaan Sumber Daya Manusia. Edisi Keempat. Alih bahasa: Agus Dharma.  Jakarta: Penerbit Erlangga.

Samirin, W. 12 Januari, (2013) .  Blusukan.  Kompas, halaman  6.

Saut, P. D. (2014). “Laporan Dana Kampanye Jokowi-JK 1.008 Halaman, Prabowo-Hatta 10 Halaman.” dalam http://news.detik.com/read/2014/07/17/034729/2639548/1562/laporan-dana-kampanye-jokowi-jk-1008-halaman-prabowo-hatta-10-halaman  [diakses 28  Oktober 2014]

Ritual Tudak Manuk dalam Adat Manggarai, Flores

Oleh : LELO YOSEP LAURENTIUS*)

Acara adat Tudak Manuk (bahasa Manggarai = Ayam Perjanjian) akan mengiringi setiap warga daratan Manggarai-Flores Barat yang akan pergi ke perantauan. Pemimpin acara ini adalah tetua adat kampung. Dalam Tudak Manuk, harapan akan kesuksesan merupakan sebuah proses perubahan dari “Lalong Rompok” sampai “Lalong Rombeng”. Lalong Rompok (bahasa Manggarai) berarti ayam jago kecil dan mungil. Lalong Rombeng (bahasa Manggarai) berarti ayam jago besar dan berpengalaman. Proses perubahan itu berarti seseorang akan pergi dengan tangan kosong, tapi ia pulang membawa keberhasilan ke kampung halamannya.

Setetes darah dari ayam perjanjian tadi, yang dioleskan pada ibu jari kaki kiri dan kanan, menjadi tanda harapan perjanjian dalam perilaku seseorang di mana pun ia berada.  Darah itu mengingatkan  dia bahwa perilaku yang baik akan mendapatkan restu dari para leluhur dan keluarga besarnya, tetapi perilaku yang buruk akan mendapatkan  cela, bagi dirinya sendiri,  keluarga besar dan para leluhurnya.

Ungkapan Lalong Rompok-Lalong Rombeng menjadi falsafah bagi setiap warga Manggarai karena ia  mengandung sejumlah rumusan doa untuk keberhasilan seseorang yang meninggalkan tanah kelahirannya. Melalui  Tudak Manuk, Budaya Adat Manggarai mengakui perilaku seseorang berdampak sosial. Perilaku baik menggandakan keberhasilan. Perilaku buruk menambah berbagai kesulitan hidup.

Sirkulasi Perubahan

      Dalam perkembangannya, pemaknaan atas ungkapan Lalong Rompok-Lalong Rombeng, dapat disamakan dengan polemik pemberdayaan sosial, ekonomi, dan politik warga Manggarai.  Bukan hanya sarana dan mekanisme kerjanya saja yang penting untuk mewujudkan pemberdayaan dalam berbagai bidang kehidupan.  Tapi, para pelaksananya pun seyogyanya memahami kultur setempat yang memuat filosofi (visi hidup) tertentu yang mendasari program pemberdayaan itu.

Dalam konteks pemberdayaan warga Manggarai secara keseluruhan, tradisi Tudak Manuk adalah visi-misi kebaikan bersama dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Itulah sebabnya mengapa proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik di daerah Manggarai selalu terkait dengan pengalaman keberadaan warganya di perantauan. Misalnya, seorang warga Manggarai di perantauan seolah-olah terikat dengan sebuah kewajiban moril untuk mengirim uang kepada anggota keluarganya di kampung.  Cara ini merupakan suatu ekspresi keberhasilannya, namun sekaligus ikut membangun keluarganya serta tetap berkomunikasi dengan masyarakat asal-usulnya

Bahkan melalui peran para perantau, yang karena filosofi keberhasilan itu, ikut mempengaruhi pola pikir masyarakat tradisional menjadi modern. Dulu keluarga keturunan Raja dan Dalu (seorang pemimpin di bawah Raja dan memimpin beberapa kepala kampung)  menjadi pusat legitimasi untuk memegang kekuasaan publik di Manggarai, namun sekarang tidaklah demikian.  Ketika tiba pagelaran politis seperti, pilkades, pilkada dan pileg dewasa  ini, maka setiap anggota masyarakat yang merasa diri mampu, bisa leluasa mencalonkan diri, tanpa terikat dengan tatanan politik menurut strata sosial yang ditradisikan sejak dulu.

      Kini, kontribusi warga Manggarai perantauan terhadap perubahan bukan lagi sebagai tambahan, tapi ia bergerak menjadi mainstream (arus utama) yang sanggup menciptakan pola pikir dan visi hidup baru yang lebih baik dan lebih kompetitif di tingkat regional. 

Keberhasilan warga Manggarai perantauan tentu saja dipengaruhi oleh sentuhan berbagai kultur yang dijumpainya.  Maka, mereka membawa masuk berbagai pola pikir dan gaya hidup lain ke dalam budaya Manggarai. Keberhasilan warga Manggarai di perantauan bukannya melemahkan visi-misi Tudak Manuk itu, tetapi visi-misi itu justru semakin diperkaya oleh pertemuan dengan berbagai kultur lain tentang hidup yang adil dan sejahtera. 

*) Akademisi & Praktisi Ilmu Manajemen