Manajemen Perilaku Politik Presiden Jokowi: Gerakan Hemat Sebagai Strategi Revolusi Mental

Oleh : LELO YOSEP LAURENTIUS*)

Saya masih belum menemukan seorang presiden Indonesia sebelumnya yang mau mengajak dan melakukan secara terbuka cara berhemat untuk pejabat publik. Presiden Jokowi mencanangkan gerakan hemat menggunakan anggara negara. Mulai dari istana kepresidenan sampai daerah. Untuk satu negeri yang penduduknya terbiasa hidup boros di tengah kekayaan alam berlimpah, ajakan dan praktek hemat Presiden Jokowi ini sangat mengejutkan rakyat Indonesia umumnya dan para pejabat publik khususnya.

Gerakan hemat ini tentu saja rumit bagi semua kalangan. Pasalnya Presiden Jokowi berani berpropaganda budaya hemat itu pada masyarakat Indonesia yang sedang kelelahan oleh gaya hidup hedonis dan terbiasa dengan budaya suap-menyuap untuk berbagai urusan. Tetapi, justru gerakan hemat inilah salah satu pintu masuk revolusi mental yang dicanangkan Presiden Jokowi. Revolusi mental pada hakikatnya adalah sebuah perubahan budaya masyarakat. Dari budaya boros menjadi budaya hemat dalam berbagai aspek hidup kemasyarakatan. Barangkali Presiden Jokowi melihat rakyat Indonesia telah kehilangan naluri ketangguhan untuk bertahan hidup untuk bersaing dengan bangsa lain melalui penghematan dan pandangan jauh ke depan. Padahal inilah penopang utama para pionir Indonesia.

Budaya Hemat Sebagai Sumber Daya

Presiden Jokowi adalah penganut falsafah bahwa pemerintah itu hakikatnya adalah ”teladan” masyarakat. Pemerintah sebagai ”teladan” harus bekerja sehemat mungkin tanpa mengabaikan efisiensi dan produktifitas. Gerakan hemat sejalan dengan tokoh Resource Based View, yaitu Barney (1986), yang mengemukakan bahwa budaya sebagai sebuah sumber daya bisa menjadi sumber keunggulan bersaing bagi organisasi. Dalam hal gerakan hemat, Presiden Jokowi menyelaraskan budaya hemat dengan pilihan kebijakan-kebijakannya yang pro bisnis dan prorakyat.

Apakah Gerakan Hemat Akan Berhasil?

Gerakan hemat itu tentu saja terkait erat dengan situasi dan kondisi Indonesia yang sama dengan bangsa-bangsa semacam Amerika Serikat, India dan Brasil di mana kekayaan ekstrim berdampingan dengan kemiskinan yang sangat mencolok. Selain itu, gerakan hemat ini pun mencuat pada kondisi ketidakstabilan ekonomi pasca Presiden Jokowi menaikan harga BBM sebesar 30 persen.

Ketidakseimbangan itu menjadi ancaman stabilitas ekonomi, politik, sosial dan budaya masyarakat Indonesia berupa kriminalitas yang tinggi, hancurnya keluarga, kerusahan sosial, rasa putus asa, terorisme bahkan potensi revolusi. Potensi revolusi sosial itu ada bila mengacu pada paparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago, bahwa kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin alias rasio Gini saat ini sudah mencapai 0,43. Bahkan, menurutnya, bahwa Rasio Gini ini sudah lampu kuning, sama dengan situasi sebelum meledaknya krisis 1997-1998.

Di sisi lain, gerakan hemat ini yang pas sejalan dengan kebijakan kenaikan harga BBM merupakan seni rekayasa sosial untuk mengelola potensi-potensi anarkis dari ketidakseimbangan yang merembet ke berbagai sektor di berbagai kalangan masyarakat Indonesia.

Kalau semua rakyat Indonesia bersedia untuk menyesuaikan dirinya untuk berbudaya hemat secara menyeluruh, maka kelak bangsa Indonesia mungkin harus mengakui secara historis, bahwa Presiden Jokowi telah menghantar bangsa Indonesia sedigdaya RRC. Kedigdayaan RRC tidak bisa lepas dari kebiasaan hemat warganya dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Kehadiran Presiden ke-7 RI ini menghadirkan pula satu standar perilaku baru pada revolusi mental rakyat Indonesia. Kepemimpinan Jokowi telah menularkan keyakinan yang kuat untuk berhasil lewat program yang tersusun rapi dan keuletan dalam melaksanakan program itu. Satu perubahan kecil yang vital, itulah yang sekarang warga Indonesia butuhkan : hemat!

*)Akademisi & Praktisi Ilmu Manajemen

Djumena, E. (2014). “Kesenjangan Masyarakat Saat Ini Sama dengan Situasi sebelum Krisis 1997.” dalam http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/12/08/101000426/Kesenjangan.Masyarakat.Saat.Ini.Sama.dengan.Situasi.sebelum.Krisis.1997?utm_campaign=related_left&utm_medium=bp&utm_source=bisniskeuangan [diakses 10 Desember 2014].

Hersey, P. & Blanchard, K. (1982). Manajemen Perilaku Organisasi : Pendayagunaan Sumber Daya Manusia. Edisi Keempat. Alih bahasa: Agus Dharma. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Manajemen Perilaku Politik Presiden Jokowi: Parasit Emas Mendominasi Istana

Oleh : LELO YOSEP LAURENTIUS*)

Parasit emas adalah istilah saya untuk para pengusaha politisi yang membawa kontrak-kontrak yang menjamin kontinuitas ekonomi untuk pemerintahan Presiden-Wakil Presiden Jokowi-JK. Para pemilik medialah yang menjadi tokoh kunci pertama dan utama berada sekitar Jokowi-JK. Mereka mulai terlibat sejak awal dalam pertarungan politik melalui jaringan medianya demi mendongkrak popularitas dan elektabilitas Jokowi-JK. Surya Paloh, semisal, sebagai pemilik MetroTV dan Media Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Nasdem berjasa besar dalam pengerahan media sebagai instrumen propaganda politik Jokowi-JK. Keberadaan seorang saja pengusaha politisi media sekitar Jokowi-JK telah berhasil membuat ruang publik media kebanyakan direcoki urusan-urusan partikular sepihak pemilik media dan jaringan politiknya. Apalagi kalau ribuan pengusaha politisi lainnya mendominasi istana. Apa kemungkinan yang terjadi? Para pelaku bisnis pada khususnya, ingin memahami faktor yang menggerakan mesin ekonomi. Bila mereka dapat memahami hal ini, mereka akan dapat menentukan apakah kita dapat memenangkan persaingan dalam pasar bebas dunia baru, misalnya, Komunitas Ekonomi ASEAN per 2015? Tetapi, persoalannya akan lain kalau pelaku bisnis sekaligus politisi yang dominan melakukan intervensi kebijakan pemerintahan Jokowi-JK.

Gerbong JK Sekitar Istana

Wapres JK juga merangkul bos Gemala Grup dan Santini Group Sofjan Wanandi sebagai Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla karena terkenal sebagai inisiator yang memasangkan Jokowi-JK dalam Pipres Juli 2014 lalu. Tugas khusus tim ahli ini adalah mengurai hambatan investasi, termasuk masalah perizinan demi akselerasi pertumbuhan investasi dan ekonomi nasional nantinya. Selain Sofjan Wanandi, Ketua Apindo Franky Sibarani kabarnya berpeluang angkat diangkat Presiden Jokowi sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Lalu, pemilik Grup Toba Sejahtra Luhut Binsar Panjaitan kabarnya akan didaulat Presiden Jokowi sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada Februari 2015. Luhut Binsar Panjaitan adalah tokoh senior Golkar yang dari awal mendukung Jokowi-JK dan menolak Prabowo-Hatta.

Sinergi Politisi dan Pebisnis

Kekuasaan adalah segi yang paling dasar dari aktivitas pelaku bisnis. Pelaku bisnis memerlukan keterampilan politisi dan politisi membutuhkan keterampilan pelaku bisnis. Pemerintahan yang stabil memunculkan harapan bisnis bisa lebih cepat melaju.  Tetapi, kekuasaan melalui berbagai kebijakan biasanya menimbulkan konflik karena ia mengurangi otonomi para pebisnis yang terkena jangkauan kebijakan itu dalam strategi dan operasi korporasi. Di sinilah potensi munculnya konflik kepentingan kalau para pengusaha politisi mendominasi istana.

Kedekatan Presiden Jokowi dengan para pengusaha tentu saja hal biasa sebab ia juga terkenal dekat dengan semua kalangan rakyat. Barangkali simpati Presiden Jokowi terhadap kebutuhan khusus para pengusaha yang membuat para pengusaha juga ingin mendapat perhatian pemerintah. Presiden Jokowi, misalnya sangat menekankan efisiensi, produktivitas dan daya saing semua sektor melalui Kabinet Kerja ternyata menjadi fokus kalangan pebisnis dalam menghadapi pasar bebas ASEAN pada 2015.

Kita berharap agar kehadiran para pengusaha sekitar Jokowi-JK akan membantu akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia, bukannya membelenggu realisasi janji kemandirian dan politik Trisakti (Baca juga: Memahami Manajemen Perilaku Politik Jokowi [Bagian 7] : Janji Trisakti sebagai Politik NKRI). Kekuatiran akan potensi konflik kepentingan wajar saja mengingat misalnya Sofyan Wanandi adalah (mantan) Ketua Umum Apindo yang beranggota ribuan pengusaha.

Lantas, mengapa kita memandang pebisnis dan politisi di istana Jokowi-JK dengan penuh prasangka? Padahal jika masing-masing mau menjalankan sifat-sifat yang baik, yang terdapat di masing-masing kelompok, keduanya akan mendapat keuntungan besar. Bukankah lebih baik jika mereka menyatukan keunggulan masing-masing dan bekerja bersama menuju pemerintahan dan perekonomian NKRI yang lebih bersih dan kuat?

*)Akademisi & Praktisi Ilmu Manajemen

Hersey, P. & Blanchard, K. (1982). Manajemen Perilaku Organisasi : Pendayagunaan Sumber Daya Manusia. Edisi Keempat. Alih bahasa: Agus Dharma. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Djumena, E. (2014). “Pengusaha Mendominasi Istana?” dalam http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/25/081539126/Pengusaha.Mendominasi.Istana [diakses 27 November 2014].

Sudibyo, A. (2014). “Media dan Pertarungan Politik” dalam http://nasional.kompas.com/read/2014/11/07/08423321/Media.dan.Pertarungan.Politik?utm_campaign=related_left&utm_medium=bp&utm_source=news [diakses 27 November 2014].

Manajemen Perilaku Politik Presiden Jokowi: Melawan Mitos Subsidi BBM di APBN

Oleh : LELO YOSEP LAURENTIUS*)

Presiden Jokowi, seperti halnya Wapres JK, bukanlah orang yang suka mengalah, sekarang adalah momen yang baik untuk menunjukkan ketetapan hati mereka untuk rakyat Indonesia dengan menghentikan subsidi BBM yang konsumtif. Ketetapan hati itu tentu saja bertolak belakang dengan sejumlah pemerintahan sebelumnya, yang tidak punya kesempatan atau kecendrungan untuk mengubah jalur pergerakan distribusi subsidi BBM. Salah satu tindakan Jokowi-JK pertama dan utama adalah tidak mengakui distributor tunggal Petral, yang berbasis di Singapura, yang telah menjadi mitra beberapa pemerintahan sebelumnya.

Pengalihan subsidi dari sektor konsumtif ke produktif merupakan alasan mendasar mengapa Presiden Jokowi harus mencabut subsidi BBM yang sudah mapan di APBN. Kepentingan inilah yang belum dipahami oleh kebanyakan demonstran bayaran di berbagai daerah. Subsidi ke sektor pertanian dan perikanan adalah tolok ukur untuk menakar kebijakan pencabutan subsidi BBM ini. Presiden Jokowi mencabut subsidi BBM tanpa mengenal rasa takut atau kompromi karena tolok ukur yang transparan kepada rakyat Indonesia. Kesejahteraan dari seluruh perekonomian warga Indonesia merupakan hal yang lebih penting dibandingkan dengan kesejahteraan dari sekelompok masyarakat tertentu. Demikian pula kita tidak dapat membiarkan ekonomi Indonesia bergerak lambat karena kesenjangan sosial yang menganga di sektor pertanian dan perikanan.

Kebijakan Menghakimi Banyak Pihak

Mungkinkah kebijakan Jokowi-JK ini adalah macan kertas, yang akan kandas saat serangan kuat perlawanan rakyat seperti biasanya soal kenaikan harga BBM? Presiden Jokowi telah mematahkan mitos subsidi BBM. Respons perlawanan yang berani dan tegas untuk menghakimi segelintir pihak yang menikmati keuntungan subsidi BBM setiap tahun. Presiden Jokowi mengakui bahwa negara Indonesia senang dengan subsidi. Dari APBN sebesar Rp 2.039 triliun, Rp 433 triliun untuk subsidi, dan dari Rp 433 triliun subsidi itu, Rp 280 triliun untuk BBM. Dan 72 persen subsidi itu, menurutnya, yang menikmati subsidi yang punya mobil.

Pencabutan subsidi BBM memang menimbulkan rasa terhina dan kemarahan rakyat terhadap PDI-P. Sebab, PDI-P selama ini selalu terdepan setiap ada opsi rencana pemerintah menaikan harga BBM. Tetapi, sepertinya Presiden Jokowi yakin bahwa waktu akan mengubah persepsi rakyat terkait alasan pencabutan subsidi BBM. Ia mencabut subsidi BBM demi tujuan jangka panjang. Yaitu, ia ingin mengatasi mandeknya upaya mengatasi kesenjangan sosial warga Indonesia dengan melakukan perubahan kebijakan yang bertujuan mencegah perpecahan kesenjangan ekonomi.

Terjebak dalam Paradoks Subsidi

Presiden Jokowi tampak sangat agresif sejak pertama tampil sebagai Presiden RI. Ia harus dapat menghindari citra bahwa dirinya mangsa empuk bagi para mafia BBM yang biasanya datang lewat pintu belakang. Praktek subsidi BBM yang membebani APBN hanya demi konsumsi segelintir warga tidak dapat ditoleransikan lagi sehingga harus dihentikan demi produktifitas sektor pertanian dan perikanan Indonesia. Ia berani mencabut subsidi BBM. Padahal kebijakan subsidi BBM adalah persoalan yang amat kompleks pada setiap era pemerintahan sebelumnya.

Presiden Jokowi terjebak dalam paradoks ketika ia menaikan harga BBM. Di satu sisi, ia memerlukan kebijakan pengalihan subsidi BBM ke sektor yang produktif seperti pertanian dan perikanan. Di sisi lain, banyak kalangan yang menembakinya dengan mengatakan bahwa pencabutan subsidi BBM adalah bentuk pengkhiantannya terhadap janji-janji politiknya.

Resistensi yang paling heboh berasal dari internal Koalisi Indonesia Hebat (KIH) seperti Effendi Simbolon, yang pernah menjadi cagub pilkada Sumatera Utara dan Rieke Diah Pitaloka, yang pernah menjadi cagub pilkada Jawa Barat. Effendi Simbolon dan Rieke Diah Pitaloka, menurut saya, adalah politisi antagonis pencabutan subsidi BBM. Para politisi antagonis ini sengaja menolak “untuk menjadi lebih masuk akal” karena mereka melihat keuntungan-keuntungan taktis dalam mengambil jalur berseberangan dengan kebijakan kenaikan harga BBM ini. Hebatnya, kalau ada kader PDI-P yang mencoba ngotot berseberangan sikap dengan partai, Ketua Umum Megawati tahu persis bagaimana membungkam mulutnya.
Kini, marilah kita berhenti menyayangkan hilangnya sebuah “masa lalu yang menyenangkan” dari subsidi BBM di APBN. Suatu masa ketika warga Indonesia yang miskin benar-benar tidak menikmati subsidi BBM di APBN ini. Marilah menerima kenyataan yang menggembirakan bahwa semangat Presiden Jokowi mengalihkan subsidi BBM untuk investasi pertanian dan perikanan dapat bekerja sama dalam seluruh elemen bangsa dan mendorong kemajuan ekonomi NKRI secara keseluruhan. Sama seperti seekor kuda dapat merasakan ketakutan penungganggnya, rakyat Indonesia dapat merasa kecewa ketika Presiden Jokowi tidak bertindak apa-apa karena bingung atau takut.

*)Akademisi & Praktisi Ilmu Manajemen

Hersey, P. & Blanchard, K. (1982). Manajemen Perilaku Organisasi : Pendayagunaan Sumber Daya Manusia. Edisi Keempat. Alih bahasa: Agus Dharma. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Sajarwo, G. (2014). “Jokowi: Tidak Ada Kenaikan Harga BBM, yang Ada Pengalihan Subsidi.” dalam http://nasional.kompas.com/read/2014/12/09/20453111/Jokowi.Tidak.Ada.Kenaikan.Harga.BBM.yang.Ada.Pengalihan.Subsidi [diakses 10 Desember 2014].

Rastika, I. (2014). “Wapres: Subsidi BBM Dicabut, Anggaran Pembangunan Naik Dua Kali Lipat.” dalam http://nasional.kompas.com/read/2014/12/09/15064881/Wapres.Subsidi.BBM.Dicabut.Anggaran.Pembangunan.Naik.Dua.Kali.Lipat?utm_campaign=related_left&utm_medium=bp&utm_source=news [diakses 10 Desember 2014].

Manajemen Perilaku Politik Presiden Jokowi: Bumerang Rasionalisasi Pimpinan DPR Tandingan

Oleh : LELO YOSEP LAURENTIUS

Rasionalisasi secara sederhana berarti membuat alasan pemaaf. Dalam konteks Koalisi Merah Putih (KMP) yang menguasai seluruh alat kelengkapan legislatif di Senayan, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) selalu menyalahkan KMP karena ketidakmampuan komunikasi politiknya. Puncak frustrasi KIH adalah terbentuknya Pimpinan DPR tandingan oleh Koalisi Pro Jokowi pada Rabu, 29 Oktober 2014.

Apakah para pimpinan parpol anggota Koalisi Indonesia Hebat benar-benar cukup naif, berpikir bahwa rakyat tidak bisa melihat apa sesungguhnya bahaya paling besar dari Pimpinan DPR Tandingan terhadap Jokowi-JK? Saya berpikir, mereka pasti sudah tahu!

Para anggota parlemen KIH yg membentuk pimpinan DPR tandingan, dengan kepongahan yang kontraproduktif, akan menjadi mangsa yang mudah oleh rakyat. Sebaliknya, KMP justru semakin kuat di hadapan rakyat. Dan kemudian, bukankah ini menjadi tanda yang masuk akal bagi Presiden Jokowi untuk turun tangan meredakakan ketegakan pemerintahannya dari para politisi partai koalisi pendukungnya? Bagaimana memulainya? Masalah utamanya adalah bagaimana bergerak mengendalikan KIH tanpa terlihat mengancam secara langsung para pimpinan parpol anggota KIH sekaligus berisiko kehilangan kontrak politik dengan KIH, pendukung Jokowi-JK.

Bumerang Bagi KIH

Desakan KIH agar Presiden Jokowi mengabaikan pimpinan sah di DPR beberapa waktu lalu tentulah salah satu bentuk ketidakmampuan KIH membangun kompromi dengan pimpinan DPR yang dikuasai oleh KMP, yakni Setya Novanto (Golkar), Fadli Zon (Gerindra), Fahri Hamzah (PKS), Agus Hermanto (Demokrat), dan Taufik Kurniawan (PAN). Bumerang terjadi ketika KMP juga mendesak Presiden Jokowi untuk mengingatkan koalisi pendukungnya agar mereka mematuhi aturan internal parlemen. Kesulitan melakukan kompromi politik terletak pada mindset KIH yang memandang KMP sebagai musuh, bukannya mitra. "Jangan sampai melakukan kesalahan sekecil apa pun karena hal itu akan menjadi pintu masuk bagi digunakannya hak interpelasi, hak hangket, hak menyatakan pendapat, atau bahkan hak untuk melakukan proses impeachment oleh DPR terhadap Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla dan terhadap menteri-menterinya," sebagaimana dikatakan oleh Wasekjen PDI-P Ahmad Basarah dalam KOMPAS.COM, 24 November 2014. Ahmad Basarah tidak hanya mengadu domba antarkoalisi, tetapi Wasekjen PDI-P itu juga mengadu domba antaranggota KIH sambil berharap mendapat kesempatan dalam kesempitan. Hal ini berbeda dengan bukti sejarah dan realitas parlemen di Indonesia. “Realitas dan sejarah politik parlemen di Indonesia cenderung berlangsung dinamis,” kata pengamat politik Universitas Airlangga, Haryadi sebagaimana dikutip KOMPAS.COM pada 9 Oktober 2014 lalu. Inilah alasan mengapa aksi pimpinan DPR Tandingan justru lebih merugikan citra KIH daripada Presiden Jokowi.

Keuntungan Bagi Jokowi

Konflik antara KIH dan KMP terkait posisi pimpinan DPR sesungguhnya lebih mudah dipecahkan jika KIH mempunyai pemimpin yang kuat yang dapat menyatukan pengkikutnya untuk menerima dan melaksanakan kesepakatan politis di senayan. Karena kepemimpinan di KIH lemah, maka sub-sub elit partai yang mungkin paling merasa berkewajiban untuk memperjuangkan semua hak yang telah dicapai partai politiknya akan muncul. Kemunculan pimpinan DPR tandingan membuktikan justru hanya Jokowi sebagai pihak ketiga dalam KIH yang pantas menjadi pemimpin sekaligus figur pemersatu di KIH (Baca juga: Memahami Manajemen Perilaku Politik Jokowi [Bagian 3] : Figur Pemersatu Koalisi Indonesia Hebat). Dalam berbagai kesempatan, begitu banyak tindakan politis Presiden Jokowi yang mencerminkan seni dan kepiawaiannya mencari kompromi dengan berbagai pihak, termasuk saat menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Persoalannya adalah mengapa Presiden Jokowi tetap waspada dan hati-hati dalam situasi konflik laten di DPR? Pelan, tetapi pasti, Presiden Jokowi adalah pengendali KIH akan menjadi kenyataan.

LELO YOSEP L.AURENTIUS, Akademisi Universitas Bina Nusantara Jakarta

Hersey, P. & Blanchard, K. (1982). Manajemen Perilaku Organisasi : Pendayagunaan Sumber Daya Manusia. Edisi Keempat. Alih bahasa: Agus Dharma. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Rastika, I. (2014). “DPR Terpecah, Pemerintah Jalan Terus.” dalam http://nasional.kompas.com/read/2014/11/01/21151381/DPR.Terpecah.Pemerintah.Jalan.Terus.?utm_campaign=related_left&utm_medium=bp&utm_source=news [diakses 3 November 2014].

Waskita, F. (2014). “PDI-P Nilai Kebijakan Jokowi Akan Terus Diinterpelasi oleh DPR.” dalam http://nasional.kompas.com/read/2014/11/24/01555451/PDI-P.Nilai.Kebijakan.Jokowi.Akan.Terus.Diinterpelasi.oleh.DPR?utm_campaign=related_left&utm_medium=bp&utm_source=bisniskeuangan [diakses 16 Desember 2014].

Manajemen Perilaku Politik Presiden Jokowi: Strategi Sabotase Lunak di Perairan Indonesia

Oleh : LELO YOSEP LAURENTIUS*)

Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada 13 Desember 1957 mengingatkan kita bahwa sumber daya laut Indonesia sangat besar. Deklarasi itu menandai 12 mil batas lebar laut wilayah Indonesia dari garis pantai dari sebelumnya hanya 3 mil. Dengan penetapan 12 mil wilayah laut dari garis pantai Indonesia wilayah teritorial laut dari kepulauan di Indonesia disatukan. Inilah legitimasi hukum sepak terjang kebijakan langkah Presiden Jokowi menertibkan perairan Indonesia.

Presiden Jokowi selalu menegaskan keseriusannya untuk membangun budaya maritime berkelanjutan. Budaya maritim berbasis industri maritim. Sayangnya, sumber daya laut itu selama ini terbengkelai sehingga kapal-kapal asing dari berbagai negara kerap mencuri ikan dari perairan Indonesia. Ketegasan Presiden Jokowi untuk mengelola dan melestarikan sumber daya laut membanggakan rakyat Indonesia, tetapi sejumlah negara yang warganya kerap mencuri ikan di perairan Indonesia merasa terpojok. Negara-negara pelaku illegal fishing terbanyak yang paling terluka dengan ketegasan Presiden Jokowi.

Sabotase Berbasis Data dan Prosedur

Presiden Jokowi memantapkan kampanye sabotase atas kapal asing pencuri ikan dengan menyajikan data yang mencengangkan banyak pihak. Pada 15 Desember 2014 KOMPAS.COM memberitakan data Presiden Jokowi soal kapal-kapal ilegal di perairan Indonesia. “Ada 5.000-7.000 kapal yang melintas di perairan Indonesia, dan 70 persen di antaranya berstatus illegal.”

Selain data yang memperkuat kebijakan itu, Presiden Jokowi pun menginstruksikan agar sabotase penenggelaman kapal-kapal itu mengedepankan prosedur dan mengutakaman keselamatan awak kapal.

Potensi kerugian negara akibat illegal fishing itu berkisar 300 triliun per tahun. Presiden Jokowi telah secara tegas meminta menenggelamkan kapal-kapal asing yang masuk perairan Indonesia. Kalau Presiden Jokowi bisa mengusir kapal-kapal asing itu, maka Indonesia akan memiliki kekayaan hayati berkelanjutan bagi rakyatnya. Sabotase lunak atas ribuan kapal asing itu seolah-olah membangkitkan harga diri Indonesia di kancah internasional. Rupanya ketegasan pemerintah sebuah negara berbanding lurus dengan harga diri bangsanya di mata internasional.

Negara Lain Merasakan Serangan Indonesia

Presiden Jokowi sendiri mengakui kalau tindakan penegakan hukum di perairan Indonesia itu mendatangkan apresiasi bagi Indonesia. Pada 15 Desember 2014 KOMPAS.COM memberitakan kepuasan Presiden Jokowi atas kebijakan itu saat berada di Pantai Siring Laut, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan di acara Hari Nusantara 2014. “Setelah pemerintah RI mulai melakukan penegakan hukum terhadap aksi pencurian ikan di laut di wilayah Indonesia di antaranya dengan penangkapan dan penenggelaman sejumlah kapal, sejumlah negara mulai memandang Indonesia.”

Malaysia secara tegas mengatakan, kebijakan pemerintah Indonesia justru membuat bangsa serumpun tidak rukun. Lalu, Taiwan meminta pemerintah Indonesia tidak menghukum dan menenggelamkan kapal milik nelayan warga Taiwan. Sedangkan, Australia sangat menghormati kebijakan Presiden Jokowi yang akan menenggelamkan kapal negara lain yang masuk perairan Indonesia.

Momentum kebijakan ini mulai berpihak pada Presiden Jokowi. Momentum ini sangat penting bagi pemulihan kepercayaan rakyat terhadap Presiden Jokowi yang popularitasnya merosot semenjak ia mencabut subsidi BBM.

Rakyat Memandang Kemaritiman Indonesia

Reaksi dari sejumlah negara terkait ketegasan Presiden Jokowi membuat semua eleman bangsa tersentak. Rakyat sadar selama ini sistem ekonomi, politik, sosial dan budaya Indonesia terkait kemaritiman tidak berjalan seadil yang seharusnya sesuai amanat Pancasila dan UUD 45, padahal ratusan tahun sebelum Indonesia merdeka dan founding fathers telah berjuang mendapatkan dan menguasai perairan Indonesia. Tindakan mengabaikan sumber daya laut pada masa-masa pemerintahan sebelumnya telah menelan potensi kekayaan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Semoga sabotase lunak atas kapal-kapal asing pencuri ikan itu bukanlah tindakan taktis tergesa-gesa demi pencitraan semata. Sebab, tindakan yang tergesa-gesa dapat menciptakan kerusakan yang tak tertanggulangi oleh warga Indonesia kelak.

*)Akademisi & Praktisi Ilmu Manajemen

Djumena, E. (2014). “Kesenjangan Masyarakat Saat Ini Sama dengan Situasi sebelum Krisis 1997.” dalam http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/12/08/101000426/Kesenjangan.Masyarakat.Saat.Ini.Sama.dengan.Situasi.sebelum.Krisis.1997?utm_campaign=related_left&utm_medium=bp&utm_source=bisniskeuangan [diakses 10 Desember 2014].

Hersey, P. & Blanchard, K. (1982). Manajemen Perilaku Organisasi : Pendayagunaan Sumber Daya Manusia. Edisi Keempat. Alih bahasa: Agus Dharma. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Maskusdiono (2014). “Ketegasan Jokowi di Perairan Indonesia, Negara Asing Takut” dalam http://indonesiana.tempo.co/read/25862/2014/11/28/Ketegasan-Jokowi-di-Perairan-Indonesia--Negara-Asing-Takut- [diakses 11 Desember 2014].

Sukmana, Y. (2014). “Selamatkan Pendapatan Negara, Pemerintah Berkomitmen Berantas "Illegal Fishing".” dalam http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/12/09/231900326/Selamatkan.Pendapatan.Negara.Pemerintah.Berkomitmen.Berantas.Illegal.Fishing. [diakses 18 Desember 2014].

Manajemen Perilaku Politik Presiden Jokowi: Janji Trisakti Sebagai Rekayasa Sosial Ulang NKRI

Oleh : LELO YOSEP LAURENTIUS*)

Visi dan misi pemerintahan Presiden Jokowi mengikuti konsep Trisakti yang pernah dikemukakan Presiden Soekarno tahun 1963, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya. Janji Trisakti adalah politik Rekayasa Sosial Ulang NKRI.

Bagaimana Presiden Jokowi mengaselerasi janji Trisakti dalam Kabinet Kerja? Presiden Jokowi menjelaskan Kabinet Kerja merupakan nyawa dari Trisakti. Sebab, Trisakti sendiri secara otomatis mendesak menteri-menteri harus bekerja demi Indonesia lebih baik. Kabinet Kerja diarahkan mencapai 5 target ambisius pemerintahan Jokowi-JK dalam 3-5 tahun mendatang, yaitu 1) Swasembada pangan; 2) Swasembada gula; 3) Swasembada daging sapi; 4) Swasembada garam, dan 5) Bangun 24 pelabuhan. Presiden Jokowi adalah seseorang yang memiliki kebutuhan berprestasi tinggi kalau kita perhatikan 5 target ambisius tadi. Ia memang menetapkan target-target yang sukar dalam waktu singkat, tetapi masih mungkin dicapai berkat kepercayaan dirinya yang besar. Pencapaiannya bersinergi dengan gagasan revolusi mental. Sedangkan, dampak 5 target ambisius tadi memiliki variasi yang meluas pada ekonomi, politik, sosial dan budaya warga Indonesia Indonesia.

Swasembada Pangan

Presiden Jokowi mencabut subsidi BBM demi percepatan sektor pertanian. Dana hasil penghematan akan dialokasikan untuk menyubsidi petani dan membangun infrastruktur pertanian agar swasembada pangan tercapai 3 tahun. Kebijakan mencabut subsidi BBM searah dengan percepatan pembangunan sektor pertanian. Sejarah mencatat bahwa polemik kebijakan kenaikan harga BBM selalu menjadi sebuah keadaan yang berwarna abu-abu pada masa sejumlah presiden sebelumnya (Baca juga : Memahami Manajemen Perilaku Politik Jokowi [Bagian 10] : Melawan Mitos Subsidi BBM di APBN)

Swasembada Gula

Ada tiga upaya pemerintahan Jokowi-JK untuk swasembada gula. Antara lain, membangun 10 pabrik gula baru di Pulau Jawa, mengurangi impor gula dan menaikkan pendapatan petani dan meningkatkan kualitas gula dengan meningkatkan rendemen dan produktifitas kebun. JK, misalnya menolak menaikan harga gula sebab strategi itu hanya kan mempersubur penyelundupan.

Swasembada Daging Sapi
Kebijakan ini lebih mengagetkan rakyat Indonesia. Sepanjang 2013, kita dihebohkan oleh kasus suap impor daging sapi yang melibatkan Presiden PKS (2009-2013) Luthfi Hasan Ishaaq. Swasembada daging sapi merupakan salah satu janji kampanye Jokowi yang terdokumentasi dengan baik, antara lain dalam berita online TEMPO.CO pada 29 Maret 2013 saat Jokowi blusukan di Pasar Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. “Kita harus punya keberanian untuk beralih dari konsumsi ke produksi. Selama ini kita tidak berani berproduksi karena tidak ada kemauan.” Persoalannya, apakah Jokowi-JK mampu penuhi permintaan sapi dalam negeri sebesar satu juta ekor per tahun?

Swasembada Garam 
Indonesia krisis kemandirian garam. Pada 2014, kebutuhan garam mencapai 3,8 juta ton. Sedangkan produksi garam nasional diperkirakan hanya 2,2 juta ton. Harian Warta Kota edisi 14 Oktober 2014 menulis “Swasembada Garam, Tantangan Baru Pemerintahan Jokowi” memberikan peta produksi menuju swasembada garam dalam era Jokowi-JK. Ada beberapa strategi. Yaitu, pembukaan lahan baru di Nusa Tenggara Timur (NTT) sekitar 11.430 hektar, membeli mesin-mesin baru untuk perbaikan mutu produksi garam rakyat serta memfasilitasi perbaikan infrastruktur. Kenapa provinsi NTT? NTT memiliki musim kering yang sangat panjang (7-8 bulan) yang cocok untuk pengembangan garam, kualitas air laut di NTT baik, kecepatan angin yang tinggi, kelembaban yang rendah dan porositas tanah yang kecil, termasuk tersedianya lahan yang luas dalam satu hamparan. Dengan berbagai ciri ini maka NTT merupakan lahan yang sangat produktif untuk garam dan memiliki kemampuan produktifitas sekitar 150 ton/ha/musim.

Lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yakin  Indonesia bisa swasembada garam dalam waktu 3 tahun lagi, yang diawali tahun 2015 di mana pemerintah berupaya mengurangi impor garam 25 persen. Ambisi ini dimulai dengan rencana bersama sejumlah kementerian untuk bersinergi dalam roadmap swasembada garam, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria serta Kementerian Keuangan.

Konektivitas 24 Pelabuhan Indonesia Barat-Timur

Presiden Jokowi akan membangun 24 pelabuhan terintegrasi antara deep sea port, industrial zone dan power plant demi menurunkan tingginya biaya logistik yang menekan pelaku usaha sekaligus menurunkan disparitas harga produk di wilayah Timur Indonesia. Kesenjangan ekonomi antara wilayah Barat Indonesia dan wilayah Timur Indonesia akan terurai dengan pendekatan peningkatan kapasitas sektor kemaritiman Indonesia antara Wilayah Barat-Timur Indonesia.

Oleh karena itu, sampai pemilu 2019, sesungguhnya warga Indonesia sedang mengkonsumsi kegiatan sosok Presiden Jokowi yang istimewa – dalam ide-ide, dalam pikiran-pikiran, dalam program-program spektakuler, dalam karakter rendah hati, dan dalam kepemimpinan yang merupakan penekanan terhadap signifikansi kebijakan bagi warga Indonesia seluas-luasnya.

*)Akademisi & Praktisi Ilmu Manajemen

Agriesta, D. (2014). “Nama "Kabinet Kerja" Bermula dari Filosofi Trisakti .” dalam http://news.metrotvnews.com/read/2014/10/26/310500/nama-kabinet-kerja-bermula-dari-filosofi-trisakti [diakses 10 Desember 2014].

Hersey, P. & Blanchard, K. (1982). Manajemen Perilaku Organisasi : Pendayagunaan Sumber Daya Manusia. Edisi Keempat. Alih bahasa: Agus Dharma. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Moerti, W. (2014). “5 Target Ambisius Pemerintahan Jokowi-JK dalam 3-4 Tahun.” dalam http://www.merdeka.com/uang/5-target-ambisius-pemerintahan-jokowi-jk-dalam-3-4-tahun.html [diakses 10 Desember 2014].

Manajemen Perilaku Politik Presiden Jokowi: Adidaya Kemaritiman Indonesia dan Klinik Desa Nelayan

Oleh : LELO YOSEP LAURENTIUS*)

Sejauh ini, ingatan mayoritas rakyat Indonesia mengasumsikan Presiden Jokowi adalah arsitek kebangkitan petani, nelayan, dan buruh demi NKRI yang tangguh dan kompetitif di tingkat secara lokal, regional, nasional bahkan internasional. Mereka juga berasumsi bahwa Presiden Jokowi berkepandaian mengubah kekurangan yang ada di depannya menjadi aset. 
Persoalannya apakah duet Jokowi-JK mampu mengurai berbagai kekurangan di berbagai sektor akibat kemiskinan struktural warisan beberapa pemerintahan sebelumnya yang cukup pelik?Seperti utang luar negeri dan dalam negeri sekitar Rp 3.000 triliun, cicilan dan bunga terkait kasus BLBI Rp 60 triliun, subsidi bahan bakar minyak (BBM) Rp 300 triliun. Belum lagi subsidi di luar BBM yang keseluruhan bisa 20 persen APBN. Juga sektor perbankan, pertambangan dan energi, kehutanan, perikanan, telekomunikasi yang banyak dikuasai asing? 
Di sisi lain, saat ini ada sekitar 10.600 desa nelayan miskin yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Situasi dan kondisi desa-desa nelayan miskin tersebut tentu saja sebuah ironi memilukan bagi Indonesia karena wilayah NKRI 70 persen perairannya memiliki potensi strategis. Jika program Bedah Kampung Nelayan adalah salah satu program pembebasan warga Indonesia dari sekian masalah pelik tadi, maka kemaritiman yang memberikan beberapa terobosan spektakuler bagi Jokowi-JK sungguh bisa membangkitkan kejayaan kemaritimtim Indonesia sebagai negara adidaya dan mandiri di tingkat internasional.

Diplomasi Blusukan

Presiden Jokowi adalah laki-laki yang sabar. Ia rela menerima relawan utusan untuk mendiskusikan syarat-syarat perjanjian program kerja yang berdampak multiaspek terhadap kehidupan warga, baik di Solo maupun di Jakarta. Di DKI Jakarta selaku Gubernur (2012-2014) Jokowi pernah menggambarkan dirinya sebagai seorang laki-laki yang memiliki masalah, yakni dengan para jajaran PNS DKI Jakarta yang tidak sabar dan teliti dalam bekerja berhadapan dengan warga masyarakat.

       Mungkin krisis KKN-lah yang memicu Jokowi untuk melakukan upayanya sendiri mendapatkan kekuasaan lebih besar untuk membangun Indonesia dari posisi kekuasaan presiden.  Saat blusukan, misalnya, Jokowi telah memiliki basis kekuatan sendiri, dalam bentuk kelompok-kelompok relawan militan yang selalu siaga berjuang demi Jokowi.  Mereka semua mengelilingi Jokowi atas sesuatu yang lebih daripada sekadar ketertarikan pada kesahajaannya. Kesahajaan mereka pasti lebih rendah dari Jokowi kendatipun mereka tidak memiliki uang dan kekuasaan seperti para kader partai politik di sekitar Jokowi. Blusukan Jokowi telah membagi masing-masing kelompok relawan memiliki perannya masing-masing. Jokowi mendapatkan kekuatan dukungan dari seluruh wilayah nusantara, mulai dari Sabang sampai Merauke.                                                                           
    Presiden Jokowi mencanangkan kebijakan perbaikan terhadap 1.000 perkampungan kumuh nelayan karena hasil blusukannya sendiri. Anggaran yang akan digunakan untuk pembenahan kampung kumuh nelayan adalah dana kombinasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), corporate social responsibility (CSR) atau pertanggungjawaban sosial dan pihak swasta. Demi pembenahan itu, Presiden Jokowi juga akan mengarahkan Bank Rakyat Indonesia untuk membuka teras atau kantor cabang di daerah kampung kumuh nelayan untuk memastikan bahwa para nelayan memiliki modal kerja.

Kemaritiman dan Klinik Desa Nelayam

Sebagaimana yang sering dilakukan pemimpin, Presiden Jokowi pun mendorong kepercayaan publik terhadap dirinya dengan membuat program monumental “Bedah Kampung Nelayan”.  Program ini bertujuan membesarkan NKRI dengan menitikberatkan pembangunan Indonesia dari segi kemaritiman. Laut merupakan halaman depan NKRI.  Visi-misi Jokowi-JK sepertinya mengakselerasi kemaritiman di Indonesia agar bisa maju pesat, baik itu dari segi jalur perdagangan, transportasi dan tentunya meningkatkan kesejahteraan para nelayan tradisional di Indonesia.  Progam “Bedah Kampung Nelayan” merupakan klinik kamaritiman dalam pemerintahan Jokowi-JK 2014-2019.

Klinik ini dinahkodai oleh pembentukan Kementerian Maritim. Kementerian baru. Terdapat lima program utama yang hendak dicapai dengan pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Pertama, penguatan budaya maritim nasional yang selama ini hilang oleh budaya agraris. Kedua, meletakkan nelayan sebagai pilar dari kedaulatan pangan nasional. Ketiga, membangun infrastruktur maritim (atau bahasanya Jokowi adalah tol laut). Keempat, melaksanakan keamanan laut terintegrasi.  Kelima, menjadikan kekuatan diplomasi maritim, yaitu menggunakan posisi geografis Indonesia yang strategis, seperti terletak di apitan dua samudera, menjadi kekuatan diplomasi.

*)Praktisi & Akademisi Ilmu Manajemen

Hersey, P. & Blanchard, K. (1982). Manajemen Perilaku Organisasi : Pendayagunaan Sumber Daya Manusia. Edisi Keempat. Alih bahasa: Agus Dharma.  Jakarta: Penerbit Erlangga.

Sihaloho, M.J., Ina, ED (2014).  “Ini Penjelasan Tim Transisi Jokowi-JK soal Kementerian Maritim.” dalam  http://www.beritasatu.com/nasional/210591-ini-penjelasan-tim-transisi-jokowijk-soal-kementerian-maritim.html [diakses 28 Oktober 2014].

Manajemen Perilaku Politik Presiden Jokowi: Revolusi Sunyi Formasi Kabinet

Oleh : LELO YOSEP LAURENTIUS*)

Bagi Presiden Jokowi yang bukan “kader” partai politik, masa depan dan kinerja kabinet pemerintahannya penuh dengan teka-teki rumit.  Apalagi komposisi kabinet sejak awal ditegaskan kepada partai anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) bukanlah transaksional. Jantung Presiden Jokowi, setelah dilantik 20 Oktober 2014 lalu, layaknya terbuat dari baja. Bagaimana tidak? Presiden Jokowi tidak merasakan tekanan apa-apa dari Koalisi Merah Putih (KMP). Presiden Jokowi malah  optimistis DPR tidak akan menolak berbagai programnya. Katanya, selama program itu baik untuk rakyat, tidak ada alasan untuk ditolak. Berdasarkan pengalamannya menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan Wali Kota Solo, hal itu tidak pernah terjadi. "Saya yakin kalau programnya untuk rakyat tidak akan ada masalah. Masa program untuk rakyat ditolak. Logikanya tidak ada.” (Jokowi dalam VIVAnews, Jum'at, 3 Oktober 2014). Selain itu, Presiden Jokowi lebih percaya diri.

Teka-Teki Formasi Kabinet Kerja 

         Tetapi, setelah pelantikan pada 20 Oktober 2014 itu, justru Presiden Jokowi berjuang, untuk membuat keseimbangan di dalam dan di luar KIH, dengan komposisi kabinetnya berasal dari para profesional dan kader partai yang profesional. Bersama komposisi kabinet demikian, Presiden Jokowi membangun benteng pertahanan soliditas internal KIH melawan pengaruh Koalisi Merah Putih (KMP) yang menguasai semua lini pimpinan parlemen di Senayan.

           Komposisi kabinet kalangan profesional nonpartai dan dari kalangan partai menjadi percampuran dan peleburan kepentingan menjaga soliditas KIH dan kepentingan pertarungan politis di Senayan. Masing-masingnya saling tergantung satu sama lain. Kader profesional kalangan partai masuk dalam komposisi kabinet Presiden Jokowi hanyalah batu loncatan agar KIH memberikan kekuatan politis bagi pemerintahan Jokowi-JK di Senayan. Jadi, susunan dan formasi kabinet nantinya pasti sebuah langkah untuk konsolidasi dan stabilitas dan soliditas kekuatan KIH 2014-2019.

Tekanan pun muncul dari molornya pengumuman susunan dan formasi kabinet Presiden Jokowi. Apalagi banyak pengamat berpendapat ada berbagai tarikan kekuatan kepentingan dalam pemerintahannya lewat susunan dan formasi kabinet itu. Barangkali Presiden Jokowi menganggap kicauan para pengamat itu sekadar gonggongan anjing ompong. Sebab, Jokowi baru saja menorehkan langkah politik fantastis sebelum pelantikannya sebagai Presiden RI ke-7 : mengunjungi rumah kediaman pimpinan KMP Prabowo Subianto. Silahturahmi ini mematahkan berbagai analisa pengamat bahwa perseteruan Jokowi-Prabowo akan abadi setelah pilpres 9 Juli 2014 lalu. Tak hanya itu, Jokowi secara mengejutkan juga bertemu Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB). Posisi Jokowi setelah bertemu Prabowo dan ARB sangat strategis. Sebab, dengan posisi strategis ini, kapan lagi Jokowi bisa menunjukkan kebesaran jiwanya kepada warga Indonesia sebelum pelantikannya menjadi Presiden RI ke-7? 

Kabinet Bayangan Megawati

Di (KIH), kekuatan di balik tahta Presiden-Wakil Presiden Jokowi-JK adalah Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI-Perjuangan sekaligus mantan Presiden RI ke-5. Megawatilah yang mendukung kolaborasi Jokowi-JK. Megawati juga yang memungkinkan Jokowi muncul di permukaan politik Indonesia dengan begitu cepat dan hebat. Kekuasaan Megawati telah melambungkan Jokowi menuju tampuk kekuasaan presiden RI ke-7. Justu dukungan Megawati inilah yang membuat Jokowi menghadapi banyak masalah dramatis dalam (KIH) sekaligus memainkan peran dramatis berhadapan dengan KMP.  

Ketua Umum PDIP Megawati, nampaknya sangat ‘powerfull’ dalam menentukan formasi Kabinet Kerja   Presiden Jokowi. Pos-pos bidang politik dan ekonomi, buktinya diisi oleh tokoh PDIP atau orang ‘dekatnya’ Megawati. Di bidang Polhukam (politik, hukum dan keamanan), ada Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Dalam Negeri, yang bernilai sangat strategis karena PDIP akan mengelola gubernur, bupati  dan walikota seluruh Indonesia demi penggalangan kekuatan politik di tingkat daerah. Lalu, Menko Polhukam adalah Tedjo Edy, seorang perwira angkatan laut,  yang menjadi salah satu penasehat ‘Tim Transisi’.  Tedjo Edy akan menjaga stabilitas politik untuk melindungi pemerintahan Presiden Jokowi 2014-2019. Lalu, Jendral Riyamizard Riyacudu, tokoh militer yang selama ini sudah dekat dengan Megawati, dipercaya menjadi Menteri Pertahanan. Tokoh lainnya, yang sangat dekat Megawati, adalah Rini Sumarno menjadi Menteri BUMN, yang akan mengelola ribuan triliun asset negara, padahal ada kabar heboh terkait Rini Sumarno, yang mendapatkan kartu ‘kuning’ dari KPK.  Tentu, di atas semuanya ini, muncullah ‘anak mama’, yaitu Puan Maharani, mendapatkan posisi yang sangat strategis di Kabinet Kerja Jokowi-JK, sebagai Menko, kendatipun ia banyak dikritik dan diragukan kemampuannya oleh publik.  

            JK sendiri punya alasan lain di balik molornya formasi kabinet itu. “Ada kesulitan dalam memutuskan orang-orang yang akan masuk kabinet. Mencari seseorang yang memiliki keahlian, kredibel, pengalaman, kepemimpinan, dan rekam jejak yang baik bukan hal mudah. Kesulitan lainnya dalam penyusunan kabinet adalah bagaimana menyeimbangkan antara menteri dari kalangan profesional nonpartai dan dari kalangan partai. Selain itu, perlu diperhatikan bagaimana mengharmonisasikan kepentingan semua wilayah di Indonesia.” (JK dalam KOMPAS.com, Kamis, 23 Oktober 2014).

            Tetapi, ada dua revolusi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi terkait susunan dan postur kabinetnya. Pertama, Presiden Jokowi menyerahkan para calon menteri ke Komosi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk diselidiki integritasnya, yang sejatinya salah satu hak prerogatif presiden untuk memberhentikan dan mengangkat menteri kabinet. Kedua, Presiden Jokowi menekankan kabinetnya akan diisi oleh orang-orang yang pro rakyat, bukan pro pasar.  "Saya kira pro rakyat dan bisa dilihat hasilnya setelah mereka bekerja 1-2 tahun. Mereka ini pekerja, tak hanya duduk di kantor, tak hanya konseptor. Rekam jejaknya sudah kita lihat, integritasnya kita lihat, kemampuan manajerialnya pun kita lihat. Nanti silakan dilihat, sehari atau dua hari setelah pelantikan. Banyak yang profesional, banyak pekerja. Mereka sudah bukan yang berteori lagi karena perintahnya adalah bekerja.” (Presiden Jokowi dalam Harian Kompas, Senin 20 Oktober 2014).

Kontroversi Tim Transisi

                Tim transisi adalah satuan kerja yang, tampaknya, memberi fondasi yang kukuh bagi formasi dan susunan kabinet Jokowi-JK. Tim transisi memiliki tugas yang cukup strategis untuk menghasilkan anggota-anggota kabinet yang sangat cerdas untuk mengelola harapan warga Indonesia dan menegosiasikan berbagai kepentingan politis pemerintahan Jokowi-JK. Tetapi, agresivitas Tim Transisi mengkaji komposisi kabinet Jokowi-JK malah kontraproduktif dengan harapan besar warga Indonesia. Jokowi-JK molor beberapa hari membangun struktur kabinetnya. Ironi dan kontradiksi itulah yang menjadi sumber kesangsian awal dari KMP dan warga Indonesia terkait kemampuan manajerial Jokowi-JK. Alih-alih mempersembahkan komposisi kabinet harapan warga Indonesia, harapan itu kini jadi teka-teki awal perjalanan Indonesia Hebat nantinya.

*) Akademisi & Praktisi Ilmu Manajemen

Akuntono, I. (2014).  “Menunggu Transparansi Tim Transisi Jokowi-JK.”  dalam  http://nasional.kompas.com/read/2014/08/29/07083381/Menunggu.Transparansi.Tim.Transisi.Jokowi-JK  [diakses 22 Oktober 2014].

Hidayat, M. A. (2014).  “Koalisi Merah Putih Kuasai Parlemen.”  dalam  http://m2.news.viva.co.id/news/read/544375-koalisi-merah-putih-kuasai-parlemen [diakses 28 Oktober 2014].

Hersey, P. & Blanchard, K. (1982). Manajemen Perilaku Organisasi : Pendayagunaan Sumber Daya Manusia. Edisi Keempat. Alih bahasa: Agus Dharma.  Jakarta: Penerbit Erlangga.

Manajemen Perilaku Politik Presiden Jokowi: Badai Koalisi Merah Putih di Senayan

Oleh : LELO YOSEP LAURENTIUS*)

Sebelum pelantikan Jokowi-JK presiden-wakil presiden RI 2014-2019 pada 20 Oktober 2014, Hashim Djojohadikusumo menyatakan isyarat akan agresif memantau kinerja pemerintahan Jokowi-JK.  “Koalisi Merah Putih (KMP) yang menguasai parlemen akan menjadi oposisi yang aktif dan konstruktif dalam mengawal pemerintahan Jokowi.  Prabowo kini aktif terlibat dalam membangun dan memimpin koalisi di parlemen.  KMP memiliki otoritas yang cukup untuk mengawasi pemerintahan Jokowi, termasuk penentuan sejumlah jabatan di pemerintahan dan lembaga seperti kepala polri, panglima TNI, hakim agung dan anggota Mahkamah Konstitusi.” (Wakil Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo dalam KOMPAS.com, Selasa, 7 Oktober 2014).

Akhirnya, muncul juga kekhawatiran Jokowi akan dijegal sehingga tidak akan sampai 2019. Kekhawatiran itu muncul juga karena latar belakang para politikus di Senayan. Mengapa? Latar belakang para politikus di Senayan adalah orang-orang yang bermodal besar. Bahkan banyak pengusaha jadi politikus. Ketika pemilik modal jadi politikus, jadi sponsor utama partai politik, yang ujung-ujungnya dapat dikatakan sebagai “pemilik” partai politik, mereka akan menjadi “politikus saudagar” (Suroso, 2014). Itu yang menyebabkan banyak orang menilai partai politik banyak, tetapi ideologinya sama saja: uang. Dan, politik juga menjadi alat melancarkan dan melindungi bisnis mereka yang mungkin saja menghalalkan segala cara. Saya yakin kalau realitas koalisi KMP berbeda dengan kepentingan latar belakang para Politikus di Senayan itu. Mari memberi kesempatan ide dan gerakan “Nasionalisme Ekonomi” Prabowo-Hatta pun tumbuh dan berkembang dalam dinamika KMP di Senayan.

Demi Siapa Kejutan KMP di Parlemen?

KMP banyak memberikan tikungan dan kejutan yang penting sebelum pelantikan Presiden-Wakil Presiden Jokowi-JK pada 20 Oktober 2014. Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengalami kalah telak 5-0 dari KMP. Lima kekalahan KIH berturut-turut dalam voting, yaitu penentuan pimpinan MPR, voting Undang-Undang MD3, pengesahan Tatib DPR, pemilihan pimpinan DPR, dan pengesahan UU PIlkada DPRD.  KMP yang mayoritas di parlemen dan “menyapu bersih” pimpinan DPR maupun MPR memunculkan fenomena yang sering diistilahkan dalam ilmu politik sebagai "Pemerintahan Terbelah" alias “divided government”, dimana pemerintahan di eksekutif dan eksekutif tidak dikuasai oleh koalisi partai yang sama. Eskekutif dikuasai koalisi partai pemerintah yaitu KIH, sementara legislatif (parlemen) dikuasai koalisi partai oposisi yaitu KMP. Fenomena “pemerintahan terbelah” ini mencemaskan publik (Denny JA, 2014). Saya mengira bahwa kecemasan publik soal pemerintahan terbelah ini terlalu ambisius untuk melokalisasi kekuatan KMP untuk mengawasi kinerja pemerintahan Jokowi-JK ke depan.

Dilema yang dihadapi Jokowi memang akan menjadi sebuah tema yang berkali-kali muncul dalam serial tulisan saya ini nantinya. Jokowi adalah presiden terpilih ke-7 yang berada pada puncak perubahan Revolusi Mental warga Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Para presiden Indonesia sebelumnya adalah penguasa dari kalangan elit yang gagal  berantas KKN; Jokowi sendiri dalam keadaan yang tidak menentu : ia berada di koalisi yang pernah melahirkan para eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang belum terbukti bersih dari KKN.

Seperti halnya para presiden-wakil presiden terpilih di berbagai negara, mereka akan mengalami kontradiksi, kebutuhan keseimbangan kekuatan di parlemen, banyaknya kepentingan koalisi di kabinet pemerintahan bertentangan dengan prinsip profesional non transaksional, serta  dinamika aneka kekuatan di parlemen yang merongrong dinamika pemerintahan Jokowi-JK.

Peluang KIH di Senayan

                Dengan lima kali kalah telak di parlemen, otomatis tak banyak ruang gerak yang bisa didapat KIH. Para pengamat, anggota timses, relawan dan rakyat pendukung Jokowi-JK mengawasi berbagai dinamika di parlemen dengan detil, lalu bereaksi cepat di berbagai media massa dan media sosial. Pengawasan reaktif itu tak mengubah peta kekuatan di parlemen sebab Megawati tidak lihai melakukan diplomasi ke berbagai pimpinan partai politik di KMP. “Kegagalan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di berbagai konstelasi politik disebabkan oleh gaya berpolitik Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang cenderung eksklusif. Seandainya ada komunikasi Megawati dengan SBY sebagai Ketua umum Partai Demokrat, partai terbesar di DPR saat itu mungkin akan lain hasilnya. Megawati dan SBY ini god mother dan god father di partainya masing-masing, karenanya sangat penting posisi untuk saling komunikasi (Pengamat politik Universitas Islam Indonesia [UIN] Syarief Hidayatullah, Ahmad Bakir Ihsan dalam Okezone, Jum'at, 3 Oktober 2014).

Untunglah saat ini, posisi koalisi Jokowi masih diuntungkan dengan persepsi dan dukungan publik yang menilai bahwa KIH sebagai koalisi yang sikap dan kebijakannya selaras dengan kepentingan rakyat. Tetapi, Jokowi harus membentuk kabinet menteri yang didukung rakyat dan program-program kerja yang disokong publik sehingga memiliki daya tawar ketika disodorkan ke parlemen. Dengan komposisi kini antara KIH dan KMP di pemerintahan dan parlemen akan membuat konstelasi politik Indonesia menjadi menarik. Pasalnya relasi eksekutif-legislatif akan dinamis dengan pemerintahan yang kuat dan parlemen yang kuat. Fungsi check and balance sejatinya bisa berlangsung efektif. Jokowi-JK akan sungguh-sungguh bekerja keras demi bisa segera mewujudkan janji-janji waktu kampanye. Bila Jokowi ingkar janji, hanya janji sekadar janji, itu bisa dijadikan serangan balik dari lawan-lawannya.

Serangan balik itu sangat rentan. Sebab, sesuai Pasal 7A UUD 1945, MPR dapat memberhentikan presiden atas usul DPR bila terbukti presiden tak memenuhi syarat sebagai presiden. Misalnya, terbukti melanggar hukum, mengkhianati negara, korupsi, melakukan tindak pidana berat atau perbuatan tercela. Namun pemrosesan usulan DPR itu panjang. Harus melalui keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa usul DPR itu dinyatakan terbukti. Jadi, berdasar UUD 1945, untuk menjatuhkan Presiden Jokowi oleh MPR tidak segampang anggapan dan kekuatiran warga akar rumput selama ini.

*) Akademisi & Praktisi Ilmu Manajemen

Harimurti, H. (2014).  “Jusuf Suroso: Parlemen Tak Mudah Menjatuhkan Jokowi.” dalam  http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/jusuf-suroso-parlemen-tak-mudah-menjatuhkan-jokowi/ [diakses 28 Oktober 2014].

Hersey, P. & Blanchard, K. (1982). Manajemen Perilaku Organisasi : Pendayagunaan Sumber Daya Manusia. Edisi Keempat. Alih bahasa: Agus Dharma.  Jakarta: Penerbit Erlangga.

R.V.N. (2014).  “Survey LSI Denny JA : Publik Cemas Soal Pemerintahan Terbelah.” dalam  http://www.gatra.com/politik-1/75491-survei-lsi-denny-ja-publik-cemas-pemerintahan-terbelah%E2%80%8F.html [diakses 28 Oktober 2014].

Setyadi, A. (2014).  “Megawati Biang Kegagalan Koalisi Indonesia Hebat.” dalam  http://news.okezone.com/read/2014/10/03/337/1047641/megawati-biang-kegagalan-koalisi-indonesia-hebat [diakses 28 Oktober 2014].

Manajemen Perilaku Politik Presiden Jokowi: Figur Pemersatu Koalisi Indonesia Hebat

Oleh : LELO YOSEP LAURENTIUS*)

                Berada di hadapan Jokowi akan merasakan karisma dari dirinya, sebuah kekuatan yang mengalir sebagai berkat agung yang mengubah seorang laki-laki biasa menjadi pemimpin 249 juta-an penduduk Indonesia mengarungi era pasar bebas. Sebagian dari kekuatan kepemimpinannya ini adalah kepercayaan dirinya, sebagian dari kecermatannya membaca arah perubahan peta politik Indonesia saat ini dan sebagian lagi dari kemurahan hatinya, di mana semua orang dari berbagai lapisan masyarakat merasa diterima dengan senang hati dan hangat.

Ke depan Jokowi tidak hanya akan dihadapkan pada celah-celah faksi kepentingan di tubuh PDIP dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang terdiri dari Partai Nasdem, PKB, Partai HANURA dan PPP, tetapi juga tekanan dari Koalis Merah Putih (KMP) yang solid dan agresif sejak awal kampanye pilpres.  Begitu beratnya tantangan Jokowi-JK berhadapan dengan KMP, sehingga mereka harus mendapat dukungan politik dari KIH. Mereka juga harus terus membangun komunikasi dengan KMP, meski itu sulit.

Persoalannya komunikasi politik itu bukan hanya tanggung jawab Jokowi, tapi juga segenap pemimpin KIH. Membangun dukungan yang solid dengan membangun komunikasi adalah langkah terbaik karena Jokowi akan mengambil kebijakan tidak populer, yaitu menaikkan harga BBM dan mengalihkan untuk biaya pembangunan infrastruktur, membiayai layanan kesehatan, pendidikan, modal usaha mikro, usaha kecil. Semua itu menyentuh rakyat (Suroso, 2014).

Demi Keseimbangan PDI-P dan KIH

Kepiawaian Jokowi melihat dinamika internal PDIP sangat akurat. Sejak Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum PDIP pada Februari 1999, semua kebijakan PDIP bermuara tunggal dan mutlak di tangan Megawati. Jika ada kader yang berbeda pendapat dengan Megawati, harus menerima nasib “dikemplang” seperti yang dialami Roy BB Janis cs. Sebaliknya, jika ada kader yang masih ingin mendapat tempat, baik kader yang bersih maupun yang sudah pernah jadi narapidana kasus korupsi, terus merapat ke Megawati. Jokowi pun merasakan kekuatan tunggal dan mutlak dari Megawati itu. Tak perlu rapimnas, apalagi mukernas, semua kader terima Jokowi ketika Jokowi sebagai penerima mandat bakal calon presiden dari PDIP melalui mandat bertuliskan tangan Megawati pada Maret 2014.

Kekuatan dan kelemahan kekuasaan tunggal dan mutlak Megawati di PDIP mengajar Jokowi untuk bersabar menunggu kesempatan untuk mengendalikan PDIP sekaligus KIH itu. Padahal, idealnya Jokowi adalah pemimpin KIH. Sebab, Jokowi mesti ikut campur dalam proses negosiasi, termasuk di Senayan. Apalagi saat ini Jokowi punya tugas ganda.  Pertama, merapatkan soliditas partai KIH yang ada. Misalnya, ada persoalan internal PKB, yang merasa keberadaannya kurang diacuhkan PDIP selaku pimpinan koalisi. Praktik politik yang dimainkan PDIP berkesan terlalu kaku, sehingga  Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pada Rabu (1/10/14) sempat menyatakan, tidak keberatan dilobi kubu KMP setelah KIH lebih mengutamakan kepentingan PDIP dan bukan para partai koalisinya. Kedua, memperkuat dengan memperbesar porsi kursi di parlemen. Sedangkan, persoalan internal PDIP tak bisa lepas dari veto Megawati sebagai pemimpin struktural dan kultural. Tetapi, di bawah kekuasaan Megawati, ada faksi yang berkontestasi dalam internal partai seperti Puan dan Jokowi yang kadang tak segaris (Budi, 2014). Bagaimana kita menyimpulkan Jokowi sebagai figur pemersatu di KIH?

Ahli Membuat Musuh Menjadi Sekutu

Dalam Munas PDIP di Semarang, Jokowi membuat keputusan strategis demi keseimbangan PDIP.  Dia tahu dirinya layak menjadi Ketua Umum PDIP setelah menjadi presiden terpilih dalam Pemilu 9 Juli 2014. Dia pun yakin bahwa suatu saat dirinya akan menahkodai PDIP.  Tetapi, ia tentu saja rela menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Sekarang keadaan memang belum memungkinkan, tetapi keadaan bisa berubah kelak. Jokowi sengaja tetap sebagai Presiden RI ke-7 tanpa sekaligus menjadi Ketua Umum PDIP dan Pimpinan KIH. 

Sebelumnya tidak pernah ada ancaman yang muncul dari seorang pemimpin daerah merebut kekuasaan kepresidenan. Jokowi yang dikagumi oleh warga Solo, warga DKI Jakarta dan warga Indonesia umumnya ternyata seorang yang sangat ahli membuat musuh menjadi sekutu. Jokowi, yang mendapat dukungan pertama kali sebagai capres PDIP, cukup akrab dengan masalah-masalah yang terjadi di daerah-daerah luar Pulau Jawa.

                Sekarang, dengan semua kekuasaan yang ia miliki sebagai presiden RI, kepentingan KIH akan lebih baik dengan jatah menteri di kabiner Jokowi-JK. Berbagai faksi kepentingan koalisi pun telah patuh pada peraturan dan dinamika kekuasaannya. Apalagi warga Indonesia melihat Jokowi sebagai contoh perilaku integritas tingkat tinggi, yang sungguh membentuk demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.           

Diplomasi adalah kekuatan utama Jokowi. Banyak kalangan menilai Jokowi tidak cukup jenius membuat pidato politik. Tetapi, Jokowi adalah presiden RI yang sangat sederhana dengan kemampuan yang luar biasa dalam mengolah berbagai pendekatan efektif dan efisien kepada berbagai lapisan warga Indonesia. Karena pada dasarnya Jokowi bukanlah seorang tokoh berpengalaman dalam partai politik tertentu, maka butuh lebih dari sekadar ketokohan untuk membuat Indonesia hebat terkait politik dalam negeri dan politik luar negeri ke depan.

               

Kompromi Dalam Tim Transisi

Jokowi pun melakukan persiapan pemerintahannya melalui Tim Transisi. Tim ini bertugas membantu pasangan Jokowi-JK melewati transisi pemerintahan dengan mulus untuk meminimalkan resistensi lawan politik sekaligus memperluas sekutu politiknya.  Tim ini terdiri dari lima orang yang dibantu oleh 22 kelompok kerja (pokja).  Dari 22 Pokja tersebut, ada 88 relawan yang dibagi dalam 20 pokja yang ada. Kehadiran para relawan itu diklaim sebagai bukti dilakukannya pengawasan ketat dan transparan dalam  mengkaji kabinet dan kebijakan. Tim Transisi dipimpin oleh Rini M Soemarno. Empat deputi yang membantunya adalah Hasto Kristiyanto yang membidangi kajian APBN, Andi Widjajanto yang mengkaji struktur kabinet, Akbar Faisal yang fokus pada persoalan infrastruktur, dan Anies Baswedan yang fokus pada program unggulan Jokowi-JK, seperti  Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

*) Akademisi & Praktisi Ilmu Manajemen

Akuntono, I. (2014).  “Menunggu Transparansi Tim Transisi Jokowi-JK.”  dalam  http://nasional.kompas.com/read/2014/08/29/07083381/Menunggu.Transparansi.Tim.Transisi.Jokowi-JK  [diakses 22 Oktober 2014].

Akuntono, I. (2014).  “88 Relawan Gabung Tim Transisi Jokowi-JK .”  dalam  http://nasional.kompas.com/read/2014/08/27/13120701/88.Relawan.Gabung.Tim.Transisi.Jokowi-JK [diakses 22 Oktober 2014].

Harimurti, H. (2014).  “Jusuf Suroso: Parlemen Tak Mudah Menjatuhkan Jokowi.” dalam  http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/jusuf-suroso-parlemen-tak-mudah-menjatuhkan-jokowi/ [diakses 28 Oktober 2014].

Hersey, P. & Blanchard, K. (1982). Manajemen Perilaku Organisasi : Pendayagunaan Sumber Daya Manusia. Edisi Keempat. Alih bahasa: Agus Dharma.  Jakarta: Penerbit Erlangga.

Supriyanto, A. (2014).  “Jokowi Disarankan Pimpin Koalisi Indonesia Hebat.”  dalam  http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/10/13/ndd8wc-jokowi-disarankan-pimpin-koalisi-indonesia-hebat [diakses 28 Oktober 2014].